Suara.com - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari Holding BUMN Danareksa mengklaim telah mempersiapkan keamanan pembayaran digital dan kesiapan operasional dalam mengantisipasi lonjakan transaksi keuangan selama periode peak season Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025).
Komitmen ini disampaikan dalam Forum Link Nataru 2024/2025 yang digelar pada Rabu (18/12/2024) sebagai upaya memastikan kelancaran layanan operasional serta memitigasi potensi kendala selama puncak aktivitas transaksi bagi industri perbankan dan fintech.
Bank Indonesia memproyeksikan kebutuhan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun selama Nataru 2024/2025, meningkat 2,56 persen dari realisasi periode Nataru 2023 yang mencapai Rp130,37 triliun. Proyeksi ini juga mempertimbangkan lonjakan transaksi pembayaran nontunai yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan.
Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat, di mana diperkirakan lebih dari 110,6 juta orang akan melakukan perjalanan selama perayaan Nataru 2024/2025. Peningkatan ini diharapkan turut mendorong penggunaan layanan pembayaran digital, termasuk QRIS, sebagai solusi yang lebih praktis dan efisien.
Direktur Operasional Jalin, Argabudhy Sasrawiguna, menyatakan kesiapan Jalin dalam menghadapi periode peak season Nataru 2024/2025.
“Kami telah menyiagakan personel 24/7 untuk memastikan operasional jaringan ATM Link dan layanan transaksi digital lainnya, seperti QRIS dan Debit, berjalan lancar sepanjang periode ini. Kami juga mengoperasikan Posko Nataru yang aktif sejak 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, berfokus pada titik-titik tanggal dengan peningkatan transaksi tertinggi. Posko ini akan mendukung lebih dari 80 member perbankan dan fintech yang tergabung dalam layanan Link,” jelas Arga dikutip Jumat (20/12/2024).
Merespons dinamika tersebut, Jalin menyadari bahwa keberlanjutan ekosistem pembayaran digital membutuhkan infrastruktur yang andal untuk menjamin kelancaran transaksi, baik tunai maupun nontunai. Transformasi digital di sektor keuangan memberikan peluang besar untuk efisiensi dan inklusi keuangan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam bentuk risiko terhadap keamanan data dan sistem pembayaran.
Indarto Prasetyo Bramono, Ketua Tim Keamanan Teknologi Informasi & Komunikasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan bahwa periode peak season sering kali menjadi puncak peningkatan aktivitas transaksi yang memerlukan pengawasan ketat terhadap potensi transaksi mencurigakan.
Dari Januari sampai dengan November 2024, telah diterima 121.253 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), di mana 21,3% di antaranya terkait dengan kasus penipuan, dan angka ini diperkirakan akan meningkat pada periode peak season ini. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan keamanan yang komprehensif, mencakup aplikasi, jaringan, end-point, dan akses, serta teknologi deteksi dini yang mampu mengidentifikasi pola anomali transaksi secara real-time untuk meminimalkan potensi transaksi mencurigakan.
Baca Juga: Diskon Tarif Tol Natal dan Tahun Baru 10 Persen Sampai Kapan? Ini Jadwal dan Lokasinya
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) turut menanggapi situasi ini dengan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang risiko keamanan siber.
"Sebagai bagian dari ekosistem sistem pembayaran digital, ASPI mengajak industri perbankan dan fintech untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara melindungi data pribadi dan menghindari ancaman siber seperti phishing dan penipuan digital lainnya. Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga membangun ekosistem pembayaran yang lebih aman dan inklusif sebagai bagian dari tanggung jawab bersama,” ujar Tata Martadinata, Head of Product & Technology ASPI.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, Jalin bersama para pemangku kepentingan di industri sistem pembayaran nasional berkomitmen untuk menghadirkan ekosistem keuangan digital yang aman, andal, dan inklusif selama periode Nataru 2024/2025.
“Kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi masyarakat, dan penerapan teknologi deteksi dini menjadi pilar utama dalam mengatasi tantangan operasional dan keamanan selama periode Nataru 2024/2025 ini. Dengan sinergi yang baik, kami optimis dapat mendukung kelancaran operasional transaksi sistem pembayaran nasional untuk memberikan nilai tambah bagi industri perbankan dan fintech selama perayaan Natal dan Tahun Baru,” tutup Arga.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Pansel Jamin Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK Bebas Nepotisme
-
IHSG Terus Menguat ke Level 8.200 di Sesi I, PIPA Hingga PADI ARA
-
BPDP Ungkap Penerimaan Ekspor Sawit Tembus Rp 31 Triliun di 2025
-
Harga Minyak Stabil di Tengah Ketegangan Diplomatik AS - Iran
-
Nasib Apes Emiten Udang Kaesang, PMMP Rugi Rp1,9 Triliun dan Ekuitas Minus di 2025
-
Syarat Jadi Bos OJK: Bukan Pengurus Partai dan Tidak Pernah Dipidana!
-
Dilema Diskon Tiket Lebaran: Saat Pemerintah Kalah Cepat dari Tombol "Checkout" Pemudik
-
BCA Syariah Catat Laba Rp212 Miliar, Ini Pendorongnya
-
PLN Mobile dan Ekosistem EV: Jalan Baru Layanan Kelistrikan di Era Transisi Energi
-
Pendaftaran Calon Ketua OJK Dibuka, Menkeu Purbaya Jadi Ketua Pansel