Suara.com - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan Opsen pajak pada tahun 2025 telah memberikan momok dan tantangan baru bagi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (VRNA).
Sebagai emiten pembiayaan, Mizuho Leasing diprediksi akan merasakan dampak signifikan dari kebijakan ini.
Direktur Mizuho Leasing Indonesia Andi Harjono mengatakan kenaikan PPN ini diperkirakan akan semakin menekan daya beli konsumen, sehingga berdampak pada penurunan permintaan terhadap pembiayaan kendaraan bermotor.
"Industri rada khawatir, karena PPN dan Opsen pajak akan berdampak penjualan mobil, otomatis berdampak pada industri pembiayaan mobil," kata Andi kepada Suara.com usai Public Expose di Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Pihaknya pun bersikap konservatif atas situasi ini pada 2025. Menurutnya kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada penurunan minat konsumen untuk membeli mobil bekas, dimana segemen ini menjadi salah satu core bisnis Mizuho Leasing Indonesia.
Alhasil, konsumen cenderung sensitif terhadap kenaikan harga, terutama dalam segmen pasar yang bergantung pada kemampuan finansial menengah ke bawah.
"Kami bersikap konservatif saja untuk tahun depan," ucap Andi.
Meskipun pemerintah telah memberikan 'obat penawar' demi meredam gejolak kenaikan PPN 12 persen, Andi menilai hal tersebut perlu untuk dilihat kedepannya.
"Mesti dilihat nanti eksekusinya," kata dia.
Baca Juga: Bicara Soal PPN 12 Persen, Bimbim Slank: Enggak Usah Bayar Pajak
Sebelumnya Pemerintah secara sah telah menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Selain itu pemerintah juga bakal menerapkan opsen pajak pada tahun depan.
Opsen pajak adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026