Suara.com - Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif yang menjadikan cryptocurrency sebagai prioritas nasional, yang kemungkinan akan dilakukan pada hari pertama ia kembali menjabat pada 20 Januari mendatang.
Menurut laporan Bloomberg pada Jumat (17/1/2025) ini, perintah tersebut akan mengarahkan lembaga-lembaga regulasi untuk bekerja sama dengan industri cryptocurrency. Selain itu, rencana ini juga mencakup pembentukan dewan crypto yang bertugas untuk menyuarakan kepentingan kebijakan industri.
Meskipun perintah ini direncanakan akan ditandatangani pada 20 Januari, laporan tersebut menyebutkan bahwa rencana ini belum final dan dapat mengalami perubahan sebelum diumumkan secara resmi.
Dikutip via CoinTelegraph, Trump diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif terkait cryptocurrency sebagai respons terhadap dukungan kuat dari industri lokal selama kampanyenya. Ia juga berjanji bahwa AS akan menjadi "ibu kota crypto" dunia.
Sebuah laporan dari New York Times pada 16 Januari kemarin, mengungkapkan bahwa para eksekutif cryptocurrency telah memberikan masukan kepada David Sacks, yang ditunjuk sebagai czar crypto oleh Trump, mengenai perintah eksekutif yang mencakup berbagai aspek kebijakan crypto.
Washington Post juga melaporkan pada 13 Januari bahwa Trump diharapkan menandatangani perintah eksekutif pada 20 Januari yang berkaitan dengan penghapusan kebijakan bank yang mengharuskan bank untuk mencatat cryptocurrency sebagai kewajiban.
Bloomberg juga mencatat bahwa ada pembicaraan mengenai arahan bagi pemerintah untuk meninjau kebijakan terkait cryptocurrency dan menghentikan litigasi yang berhubungan dengan crypto. Selain itu, ada usulan untuk membentuk cadangan Bitcoin bagi pemerintah untuk menyimpan aset yang telah disita.
Reuters melaporkan pada 15 Januari bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) di bawah kepemimpinan Trump mungkin akan meninjau kasus-kasus terkait cryptocurrency dan menghentikan kasus-kasus yang tidak melibatkan tuduhan penipuan.
Pengacara industri memperkirakan bahwa SEC akan segera meninggalkan kasus-kasus terkait cryptocurrency. Stuart Alderoty, kepala hukum Ripple Labs, mengatakan pada 15 Januari bahwa tindakan regulator terhadap perusahaan tersebut kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh pemerintahan berikutnya setelah regulator mengajukan argumen ke pengadilan banding.
Baca Juga: Kepresidenan Trump Dimulai 20 Januari, Hamas Tawarkan Gencatan Senjata dengan Israel
Sementara itu, para pendukung cryptocurrency mendukung gagasan agar AS memiliki cadangan Bitcoin, dengan alasan bahwa ini dapat berfungsi sebagai pelindung terhadap inflasi dan membantu mengurangi utang negara.
Data dari Arkham Intelligence menunjukkan bahwa AS saat ini memegang hampir $20,3 miliar dalam berbagai cryptocurrency yang disita dari penyelidikan kriminal, dengan $19,8 miliar di antaranya merupakan Bitcoin yang disita.
Salah satu usulan dari Senator Cynthia Lummis adalah agar Kementerian Keuangan membeli 1 juta BTC, yang diperkirakan akan memerlukan biaya minimal $100 miliar berdasarkan harga Bitcoin saat ini sekitar $100.200.
Dengan rencana ini, Trump berharap dapat memberikan dukungan kuat bagi industri cryptocurrency dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang lebih proaktif dan mendukung inovasi di sektor digital.
Berita Terkait
-
Konten TikTok Sebut Donald Trump Kagumi Gibran, Warganet Geleng-geleng: Eh Kocak Ini Apaan Sih?
-
Putin Tawarkan Damai, Tapi dengan Harga Mahal: Ukraina Harus Tinggalkan NATO
-
Program Crypto Zakat, Pembayaran Zakat Kini Bisa Gunakan Aset Kripto
-
Token Mind of Pepe (MIND) Memulai Presale, Agen AI Kripto Terbaik?
-
Pakar: Penguras Kripto di Dark Web Naik 135 Persen
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
IHSG Cetak Rekor Pekan Ini, Investor Asing Banjiri Pasar Modal Indonesia
-
Cara Hemat Rp 10 Juta dalam 3 Bulan untuk Persiapan Bonus Natal dan Tahun Baru!
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa