Efisiensi Anggaran, Pemerintah Diminta Evaluasi Ulang IKN

Namun, karena IKN ini sudah dalam proses pembangunan, ia mengharapkan pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan kedua. Bukan menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan satu-satunya.

"Bukan untuk pengganti Jakarta, tapi sebagai pelengkap Jakarta,6 dalam melayani warga negara Indonesia, terutama untuk Indonesia bagian timur. Seperti yang pernah saya sampaikan ke Prof Bambang Susantono tahun lalu, yang saat itu adalah Kepala Badan Otorita IKN dan sekarang menjadi Utusan Khusus Kerjasama Internasional Pembangunan IKN," pungkasnya.