Permintaan Tinggi, PGN Datangkan LNG dari Berau Kalimantan Timur

Suara.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendatangkan Liquefied Natural Gas (LNG) dari fasilitas likuifaksi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan PT National Energy Solutions (NES) guna memastikan ketahanan energi nasional dan memenuhi permintaan yang terus meningkat.

Direktur Komersial PGN, Ratih Esti Prihatini, mengatakan bahwa perusahaan terus mencari sumber pasokan baru demi memenuhi kebutuhan gas, khususnya di segmen LNG ritel.

“Permintaan gas meningkat, dan kepastian pasokan menjadi krusial. Kami juga tengah memperluas pasar ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, di mana permintaan dari sektor industri serta kelistrikan cukup tinggi,” ujar Ratih ditulis Rabu (5/3/2025).

Sebagai bagian dari kerja sama ini, PGN akan menandatangani Perjanjian Jual Beli LNG (PJBLNG) dengan NES. Volume LNG yang akan disuplai berkisar antara 350.000 hingga 700.000 MMBTU per tahun. Adapun durasi penyaluran LNG berlangsung selama 5 (lima) tahun sejak PJBLNG berlaku efektif.

Selain itu, anak usaha PGN, PT PGN LNG Indonesia (PLI), dan anak usaha NES, PT Nusa Energi Sejati (NUSA), berencana membentuk konsorsium untuk mengoptimalkan fasilitas LNG Plant NES. Saat ini, PLI tengah melakukan due diligence terhadap LNG Plant NES sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Kami menargetkan peluncuran proyek LNG Plant setiap dua tahun, dengan harapan dalam lima tahun bisa membangun sekitar 50 fasilitas LNG dengan dukungan semua pihak, termasuk PGN Group,” kata Direktur NES, Hendradi J. Suryanto.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada September 2023. PGN dan NES berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya domestik serta menekan impor energi, sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi nasional.

Selain itu, PGN menegaskan bahwa seluruh proses bisnis LNG akan dijalankan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

“Proses bisnis yang transparan dan profesional akan menghasilkan kinerja yang lebih optimal, sekaligus mendukung efisiensi energi nasional,” pungkas Ratih.

Baca Juga: Prabowo Disarankan Perluas Jargas untuk Kurangi Beban Keuangan Negara Akibat LPG Impor