Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak pemerintah untuk segera menarik produk minyak goreng yang volumenya tidak sesuai takaran dari pasaran. Hal ini mencakup produk Minyakita maupun merek lainnya. Dasco menegaskan bahwa produk minyak goreng yang tidak memenuhi standar takaran dan bahkan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dapat membahayakan konsumen.
"Produk seperti ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, harganya pun lebih mahal dibandingkan minyak goreng dengan takaran 1.000 mililiter," ujar Dasco saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (12/3/2025).
Dasco bersama anggota Komisi VI DPR RI melakukan sidak untuk memeriksa peredaran produk Minyakita dan minyak goreng lainnya di Pasar Kramat Jati. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa produk Minyakita yang beredar sudah sesuai dengan takaran yang ditetapkan. Namun, ditemukan produk minyak goreng merek Rizki yang diproduksi oleh BKP dengan volume tidak sesuai.
"Produk Rizki ini seharusnya berisi 1 liter, tetapi isinya kurang dari 800 mililiter. Selain itu, produk ini tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan barcode-nya tidak dapat dipindai oleh petugas," jelas Dasco, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga menemukan kasus serupa saat melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (6/3/2025). Mentan menemukan produk Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya.
"Kami menemukan beberapa kemasan Minyakita yang volumenya tidak sesuai standar. Ini tentu merugikan konsumen dan harus segera ditindaklanjuti," kata Amran.
Produk minyak goreng yang tidak sesuai takaran dan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dapat menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian ekonomi bagi konsumen. Dasco menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap produk-produk yang beredar di pasaran untuk melindungi masyarakat.
"Pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas terhadap produk-produk yang tidak memenuhi standar. Ini penting untuk melindungi konsumen dan memastikan keadilan dalam perdagangan," tegas Dasco.
Dasco meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera menarik produk-produk yang tidak memenuhi standar dari pasaran. Selain itu, dia juga mendorong adanya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih cermat dalam memilih produk minyak goreng.
Baca Juga: Banyak Masyarakat Tinggalkan MinyaKita, Mendag: Harganya Lebih Murah!
"Kami berharap pemerintah bisa lebih proaktif dalam mengawasi peredaran produk minyak goreng. Masyarakat juga perlu diedukasi untuk memilih produk yang aman dan sesuai standar," pungkas Dasco.
Berita Terkait
-
DPR Sidak MinyaKita di Pasar Kramat Jati, Dasco dkk Malah Temukan Minyak Merek Lain Tak Sesuai Takaran
-
Temukan Pelanggaran, Kemendag Segel Produsen Minyakita di Karawang
-
66 Perusahaan Diciduk! Skandal MinyaKita Terungkap, Lebih dari Sekadar Takaran Dikurangi!
-
Banyak Masyarakat Tinggalkan MinyaKita, Mendag: Harganya Lebih Murah!
-
Setelah Kucing-kucingan dengan Kemendag, Pabrik MinyaKita di Karawang Akhirnya Disegel
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang
-
Dirikan Brand Minyak Telon, Alumni Geografi UGM Berhasil Pasarkan Produk hingga Asia Tenggara
-
Purbaya Ungkap Fungsi dan Tugas Baru OJK di RUU P2SK, Ini Rinciannya
-
IPO SpaceX Siap Pecahkan Valuasi Tertinggi dalam Sejarah, Setara 10 Kali Lipat APBN
-
S&P Dikabarkan Bahas Downgrade Utang RI, Benarkah?