Agar Tak Ada PHK, Industri Tekstil Mau Diberi Paket Stimulus Kredit Investasi dari Prabowo

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mulai menaruh perhatian terhadap industri padat karya yang dinilai bisa menumbuhkan perekenomian dan menyerap tenaga kerja. Sektor industri padat karya merupakan salah satu sektor yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang optimal dan dinilai mampu menyokong pencegahan penambahan angka pengangguran.

Dalam rapat di Istana Merdeka, Rabu (19/03), Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa salah satu perhatian utama Pemerintah adalah sektor tekstil dan produk tekstil yang saat ini menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari USD2 miliar.

"Tadi arahan Pak Presiden untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import, terkait supply chain itu untuk dipermudah dan disederhanakan. Jadi arahan pertama tentu Pemerintah harus melihat dari keseluruhan supply chain, dan juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang sudah dilakukan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

"Dan kedua kita merespons terhadap barang yang didumping, melalui tindakan anti-dumping. Nah ini beberapa langkah yang kita akan lakukan, dan ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif," sambung dia.

Selain itu, Presiden juga mendorong agar program padat karya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut dilakukan agar berbagai kemudahan perizinan dan fasilitas insentif bisa segera diberikan. Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Pemerintah akan terus melakukan deregulasi dan debirokratisasi, maupun mempermudah perizinan untuk pengembangan termasuk terkait dengan AMDAL serta Pemerintah akan membentuk satgas untuk melakukan percepatan.

"Ketiga, di tengah ketidakpastian di geopolitik, tentu pasar kita harus terus dijaga. Dan kalau kita lihat memang pasar terbesar tekstil, produk tekstil ini adalah di EU. Yang besarnya marketnya sekitar hampir ke 30 persen dari demand global. Amerika sekitar 15 persen dan the rest of the world sisanya. Sehingga menjadi penting tadi I-EU CEPA segera bisa diselesaikan," jelas dia.

Sedangkan dalam rangka menjaga daya saing industri, Pemerintah juga menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi. Pemerintah menyediakan kredit investasi sebesar Rp20 triliun dengan subsidi bunga 5 persen untuk 8 tahun untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furnitur.

"Selanjutnya tentu kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa ditangani dengan baik. Kita berharap lapangan kerja bisa tercipta dan kita menargetkan sesudah I-EU CEPA ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat," pungkas Menko Airlangga.

Baca Juga: Korupsi Makin Merajalela! Presiden Prabowo Harus Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Izin Tekstil Dipermudah

Presiden juga meminta agar perizinan sektor tekstil dapat disederhanakan dan dipermudah untuk investor karena tingginya kontribusi dari ekspor pakaian jadi dan tekstil terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Ini memerlukan perbaikan terutama terkait perizinan karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini," kata Airlangga seperti dikutip dari Antara.

Airlangga menuturkan bahwa kontribusi produk apparel terdiri dari pakaian jadi dan tekstil telah mendongkrak perekonomian Indonesia dengan nilai ekspor lebih dari USD2 miliar per tahun dan menyerap tenaga kerja hampir 4 juta orang.

Oleh karenanya, pemerintah menilai perizinan di sektor tekstil perlu diregulasi melalui dibentuknya satgas percepatan untuk deregulasi kemudahan perizinan.

"Kita harus melakukan terus deregulasi dan debirokratisasi maupun permudahan izin untuk pengembangan termasuk terkait dengan amdal. Sehingga tentu ini akan ditangani dan pemerintah tentu akan membentuk semacam satgas," imbuh dia.