Sepekan, Aliran Modal Asing Sudah Kabur Rp 4,25 Triliun

Suara.com - Bank Indonesia (BI) mencatat berdasarkan data transaksi 17 – 20 Maret 2025 ada aliran modal asing yang sudah kabur. Direktur Eksekutif Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan  nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp4,25 triliun.

" Terdiri dari jual neto Rp4,78 triliun di pasar saham, beli neto Rp1,20 triliun di pasar SBN, dan jual neto Rp0,67 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," Ramdan Denny dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Lalu selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen s.d. 20 Maret 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp28,10 triliun di pasar saham, beli neto Rp23,87 triliun di pasar SBN dan Rp8,58 triliun di SRBI.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait. Serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Februari 2025 tumbuh lebih tinggi. 

Kata dia,  posisi  M2 pada Februari 2025 tercatat sebesar Rp9.239,9 triliun atau tumbuh sebesar 5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,5% (yoy).

"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,4% (yoy) dan uang kuasi sebesar 1,8% (yoy)," katanya.

Perkembangan M2 pada Februari 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.  Penyaluran kredit pada Februari 2025 tumbuh sebesar 9,0% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

" Aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 4,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 2,4% (yoy),"katanya.

Di sisi lain, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) terkontraksi sebesar 5,7% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 14,1% (yoy).

Baca Juga: Moody'S Nilai Ekonomi RI Masih Kuat, Bos BI Terus Dukung Program Prabowo

Sementara itu, uang Primer (M0) adjusted pada Februari 2025 tercatat sebesar Rp1.882,7 triliun, tumbuh 13,0% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 13,2% (yoy).

Berdasarkan komponen M0 adjusted, Uang Kartal tumbuh sebesar 9,8% (yoy), sementara Giro Bank Umum di BI adjusted tumbuh sebesar 5,1% (yoy).
Sebelumnya, Lembaga pemeringkat Moody's menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga. 

Moody’s juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat didukung dengan keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis. Sejalan dengan itu, komitmen otoritas moneter dan fiskal untuk tetap menjaga kredibilitas kebijakan juga mendukung stabilitas makro ekonomi tetap terjaga. Faktor-faktor tersebut melandasi profil sovereign credit rating (SCR) Indonesia berada pada level Baa2 dengan outlook stabil.

Moody's menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Menurut Moody's, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia ke depan.

Merespons penilaian tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyatakan, “Kepercayaan Moody's terhadap resiliensi ekonomi Indonesia menjadi salah satu indikator positif yang mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang solid, di tengah tingginya ketidakpastian keuangan global.," katanya.

Hal ini didukung oleh komitmen otoritas dalam menjaga kredibilitas serta memperkuat sinergi kebijakan guna memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga.