Suara.com - Menteri Keuangan Rachel Reeves telah berjanji bahwa ekonomi dan standar hidup Inggris akan membaik. Dia pun bakal memangkas biaya operasional pemerintah sebesar 15%. Lalu juga memberhentikan 10 ribu pegawai negeri sipil.
Menteri keuangan Inggris Rachel Reeves membeberkan strategi ekonomi pemerintah tersebut. Dia mengatakan akan membuat pilihan sulit dalam menyelamatkan ekonomi Inggris.
"Tidak mungkin dalam beberapa bulan saja untuk membalikkan stagnasi ekonomi selama lebih dari satu dekade, tetapi kami membuat perubahan yang diperlukan untuk membangun kembali Inggris, untuk mendatangkan uang ke dalam ekonomi," kata Rachel dikutip The Guardian, Senin (24/3/20025).
Ia mengatakan bahwa ia akan tetap berpegang pada aturan fiskalnya dan tidak menaikkan pajak lebih lanjut. Dia mengatakan akan ada pemotongan dalam pemerintah pusat untuk membantunya mematuhi batasan pengeluarannya.
Reeves juga mengisyaratkan bahwa pemerintah mungkin siap untuk menghapuskan pajak layanan digital senilai 1,2 miliar dollar AS per tahun yang memengaruhi perusahaan teknologi besar AS, untuk mencapai kesepakatan dengan Donald Trump guna menghindari tarif perdagangan.
"Kami ingin membuat kemajuan. Kami tidak ingin melihat eksportir Inggris dikenakan tarif yang lebih tinggi, dan kami ingin melihat hambatan perdagangan dihapuskan di seluruh dunia.Menghapus atau mengurangi pajak akan menjadi kontroversial saat pemerintah bersiap menghemat sekitar 5 miliar Poundsterling untuk biaya kesejahteraan dengan memangkas tunjangan disabilitas," jelasnya.
Wakil pemimpin Partai Demokrat Liberal, Daisy Cooper, mengatakan langkah itu "sama saja dengan merampok penyandang disabilitas untuk menenangkan [Elon] Musk dan Trump". Reeves dan Keir Starmer menghadapi prospek pemberontakan Partai Buruh atas perubahan kesejahteraan, dengan ketidakpuasan di bangku belakang dan juga di antara serikat pekerja tentang pemotongan belanja yang diusulkan.
Meskipun belanja pemerintah secara keseluruhan akan meningkat setiap tahun, dengan kenaikan besar untuk pertahanan dan NHS, departemen lain telah diminta untuk memodelkan pemotongan hingga 11%. Reeves mengatakan pada hari Minggu bahwa biaya administrasi pemerintah perlu dipotong sebesar 15% pada akhir masa jabatan parlemen, dan mengonfirmasi bahwa ini berarti hilangnya 10.000 pekerjaan pegawai negeri.
"Dunia telah berubah dan itu berdampak pada pertumbuhan, Anda dapat melihatnya bahwa di setiap negara tetapi apakah kita perlu melangkah lebih jauh dan lebih cepat dalam meningkatkan pertumbuhan? Ya, kita perlu melakukannya," imbuhnya.
Baca Juga: Viral Isu Indonesia Jadi Negara Militer Diduga Jadi Penyebab Pekerja Kena PHK
Ketika ditanya tentang ramalan suram dari Joseph Rowntree Foundation bahwa semua keluarga di Inggris akan mengalami penurunan kondisi pada tahun 2030, dengan kaum miskin menanggung beban terberat, Reeves membantah temuan tersebut dan mengatakan standar hidup akan meningkat.
Sebelumnya, Pemerintahan Trump memangkas lebih dari 11.000 pekerjaan di Internal Revenue Service (IRS) dan Pentagon. Hal ini merupakan sebagai bagian dari upaya besar-besaran untuk mengurangi jumlah tenaga kerja federal. Sekitar 6.000 PHK di IRS dimulai pada hari Kamis depan.
IRS merupakan lembaga keuangan pajak di Amerika Serikat. Sedangkan Pentagon merupakan Departemen Ketahanan di Amerika. Departemen pertahanan berencana untuk memangkas lebih dari 5.000 pekerjaan minggu depan sebagai bagian dari tujuan untuk mengurangi hampir satu juta tenaga kerja sipilnya sebesar 5 hingga 8%.
Departemen itu juga akan memberlakukan pembekuan perekrutan. Pemerintah Trump telah menunjuk Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge) milik Elon Musk untuk melaksanakan PHK sebagai bagian dari upaya pemotongan biaya.
Selain itu pekerja masa percobaan yang diperkirakan akan kehilangan pekerjaan di IRS. Sebagian besar warga Amerika memiliki batas waktu 15 April untuk melaporkan pajak mereka.
Meskipun pemerintah mengizinkan perpanjangan dalam beberapa keadaan. Karyawan masa percobaan umumnya adalah mereka yang bekerja kurang dari setahun.
Berita Terkait
-
Kronologi Lengkap Kasus Jeffrey Epstein, Seret Nama Pesohor Dunia
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak
-
FPI Wanti-Wanti Pemerintah Soal Siasat Uang Iuran Dewan Perdamaian Jadi Modal Invasi Gaza
-
MUI Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace, Mensesneg: Kami Akan Berikan Penjelasan
-
Update Klasemen Liga Inggris Usai Manchester United Menang Dramatis 3-2 di Old Trafford
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Danantara Ikut Hadir Pertemuan BEI-MSCI, Pandu Sjahrir: Hanya Nonton aja
-
Rupiah Berbalik Loyo di Senin Sore ke Level Rp 16.800/USD
-
Saham BUMI ARB Meski Ada yang Borong, Apa Penyebabnya?
-
OJK Buka Suara soal Pengganti Ketua dan Wakil Ketua, Ini Penjelasannya
-
Airlangga Siapkan Rp 13 Triliun untuk Insentif Ramadan dan Lebaran 2026
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Epstein Minta Bantuan Israel untuk Caplok Aset dan Tambang Libya
-
5 Fakta Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2026 hingga 50 Persen, Wajib Diketahui Ojol hingga Sopir
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Pertemuan Singkat dengan Kakak Putih Biru, Awal Perubahan Besar Ibu Murni