Suara.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui mengingatkan, adanya kesetaraan akses dan kualitas listrik di desa sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini disampaikannya menjelang penetapan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dijadwalkan pada bulan April ini.
"RUPTL 2025–2034 disusun sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dengan target mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen," ujar Alfons di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Dalam draf RUPTL tersebut, ditargetkan seluruh desa di Indonesia akan terlistriki secara merata pada periode 2025–2029. Untuk merealisasikan target ambisius ini, PLN akan menginvestasikan sekitar Rp50 triliun guna memperluas jaringan listrik, membangun 394 MW kapasitas pembangkit baru, dan menyambungkan listrik ke 780 ribu rumah tangga.
Program ini akan menjangkau sekitar 5.821 desa, atau sekitar 6,95 persen dari total desa di seluruh Indonesia.
"Ini adalah langkah konkret pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas dia.
Namun Alfons menekankan bahwa akses saja tidak cukup. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan listrik di desa, termasuk jam nyala dan stabilitas yang setara dengan daerah perkotaan.
“Desa-desa yang sudah terlistriki pun harus ditingkatkan kualitas pelayanannya, agar tidak terjadi kesenjangan antara kota dan desa,” imbuh dia.
Menurut Alfons, kesetaraan akses dan kualitas listrik akan mendorong desa menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
"Ketahanan energi tidak hanya soal keterjangkauan, tetapi juga menyangkut kualitas. Listrik yang andal akan membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pembangunan desa," imbuh.
Baca Juga: Proyek Baterai EV Tetap Jalan Meski LG Hengkang, Bahlil Ungkap Investor Pengganti
Hampir Rampung
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 telah rampung dan siap diterbitkan dalam waktu dekat.
RUPTL ini merupakan pedoman penting dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional selama satu dekade ke depan, dan menjadi bagian strategis dalam upaya transisi energi Indonesia menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menyatakan bahwa seluruh proses penyusunan telah selesai dan kini hanya tinggal menunggu proses administratif untuk penerbitan resmi.
"Segera (terbit). Yang jelas, (RUPTL) sudah final, ya," ucap Jisman seperti dilansir dari Antara.
Ia menambahkan bahwa isi RUPTL tersebut telah selaras dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sebelumnya telah disahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Apa Itu Co Living? Tren Gaya Hidup Baru Anak Muda
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius