OJK Dorong Bank DKI Segera IPO, Ini Alasannya

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong PT Bank DKI agar melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan dengan rencana IPO ini bakal membuat pertumbuhan bisnis Bank DKI tumbuh tinggi.

"OJK senantiasa mendorong Bank untuk terus memberikan nilai tambah strategis bagi seluruh stakeholders dan mendukung pendalaman pasar keuangan, salah satunya dengan melakukan penawaran umum perdana saham guna memperkuat permodalan dalam rangka pertumbuhan bisnis, meningkatkan transparansi dan tata kelola dengan status perusahaan terbuka," kata Dian dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

OJK juga akan mendorong semua BPD untuk bisa IPO ataupun menerbitkan obligasi. Akan tetapi dalam rangka suksesnya IPO tersebut dan perlindungan terhadap investor, seluruh BPD akan diarahkan untuk memenuhi prasyarat mendasar. Hal ini dilakukan agar tidk merugikan nasabah.

"Seluruh BPD akan diarahkan untuk memenuhi prasyarat mendasardisiplin fiskal pemerintah daerah, lalu profesionalisme, tata kelola, serta rentabilitas dari bank, dan rating yang baik," bebernya.

Sementara itu, pihaknya telah mengingatkan para bank pembangunan daerah (BPD) untuk senantiasa menerapkan manajemen risiko terkait Teknologi Informasi (TI) sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) serta Surat Edaran OJK (SEOJK) terkait.

Peningkatan proses digitalisasi di sektor jasa keuangan harus diimbangi dengan penguatan sistem TI perbankan, sehingga bank dapat memitigasi insiden TI yang berpotensi mengganggu operasional, merusak reputasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) serta mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

"Peningkatan proses digitalisasi di sektor jasa keuangan harus diimbangi dengan penguatan sistem TI perbankan, sehingga Bank dapat memitigasi insiden IT yang berpotensi mengganggu operasional, merusak reputasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) serta mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan," bebernya.

Dalam rangka menguatkan pengelolaan TI serta ketahanan dan keamanan sibercpada Bank Umum, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan seperi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.

Selain itu, OJK juga7. 8. telah menerbitkan berbagai roadmap dan panduan seperti Resiliensi Digital bagi Bank Umum.
Lalu, OJK senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan PUSK, otoritas dan aparatpenegak hukum untuk menciptakan ekosistem sistem TI perbankan dankeamanan siber yang tangguh. Berbagi informasi, pengalaman, dan praktikterbaik menjadi langkah strategis dalam mengidentifikasi potensi ancaman,merespons insiden dengan lebih cepat, dan mencegah risiko yang lebih besar.

Baca Juga: Bagi Dividen Rp 249,31 Miliar, Bank DKI Bersiap IPO

Lalu, adopsi teknologi terkini harus didukung bersama-sama untuk memperkuat perlindungan sistem dan data yang kita kelola. Sehubungan dengan adanya potensi insiden TI pada BPD, OJK juga telah mengingatkan BPD
untuk senantiasa menerapkan manajemen risiko terkait TI sesuai POJK & SEOJK khususnya terkait pelindungan, pemantauan (deteksi), penanggulangan, pemulihan atas serangan dan insiden TI.

"Untuk memastikan hal itu, OJK senantiasa melalukan pemeriksaan terhadap ketahanan sistem TI milik BPD,"imbuhnya.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang perbankan Jakarta, Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar kepada para pemegang saham. Angka ini didapatkan dari dividen payout ratio 32 persen dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo mengatakan rincian dividen yang diberikan sebesar Rp249,26 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta, dan Rp56 juta diberikan untuk Perumda Pasar Jaya. Hal tersebut diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank DKI Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (30/04/2025).

"Sedangkan sisa laba bersih tahun 2024, sebesar 68 persen atau senilai Rp529,79 miliar ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha Bank DKI," beber Agus Widodo.
Dalam RUPST itu, Agus Widodo juga menyampaikan ada keputusan penting terkait rencana Bank DKI melantai di bursa saham melalui Penawaran Umum Perdana Saham alias Initial Public Offering (IPO).