Geruduk Kemnaker, Driver Ojol Beberkan Kerugian dari Layanan Grab Hemat

Suara.com - Driver ojek online mulai gelisah soal layanan Grab Hemat yang dinilai justru membuat rugi dan tak membuat peningkatan pendapatan.

Maka dari itu, Ratusan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Koalisi Pandawa V yakni Koalisi Ojol Nasional (KON), Laskar Malari, Keluarga Besar Driver Jabodetabek (KBDJ), Tiga Pilar, dan Kalibata Bersatu terus melakukan protes terhadap produk Grab Hemat yang dinilai merugikan dan menyengsarakan para mitra driver ojol.

Pada Kamis. 8 Mei 2025, ratusan driver ojol itu mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, demi memprotes aplikator, salah satunya terkait program langganan Hemat yang dijalankan Grab. Program Hemat itu dinilai tidak fair dan membuat pendapatan mitra driver turun drastis.

Juru Bicara Koalisi Pandawa V, Mohammad Rahman mengatakan bahwa Grab sebelumnya sudah mengeluarkan program Grab Hemat. Akan tetapi program ini ternyata berdampak signifikan terhadap semua mitra ojol, baik yang sebelumnya sudah mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR) maupun yang belum dapat BHR.

"Dampaknya besar (Grab Hemat), Komisi 20 persen tetap, tapi sekarang ada potongan tambahan per orderan kalau ikut program Grab Hemat, antara Rp3.000–Rp20.000. Kalau tidak ikut Grab Hemat, tidak dapat orderan. Ini yang menyakitkan teman-teman di lapangan," ujar Mohammad seperti yang dikutip Jumat (9/5/2025).

Dia mengatakan, BHR yang sebelumnya diperoleh mitra driver saat menyambut Hari Raya Lebaran di Maret lalu juga dianggap 'menipu', karena BHR itu menjadi beban baru bagi mitra, lantaran muncul tarif produk layanan Hemat yang dinilai memberikan fee terlalu rendah bagi para mitra.

"Artinya, BHR ini tidak dinikmati semua driver. Tapi dampaknya kini dirasakan oleh semua, khususnya mitra Grab," imbuh Mohammad.

Oleh sebab itu, para driver pun mendesak agar Kemnaker segera memanggil pihak Grab untuk mendorong penghapusan program Hemat tersebut.

"Kami nggak minta duit, cuma minta keadilan. Grab Hemat itu menyengsarakan mitra. (Pemerintah) Panggil aplikator, minta Grab Hemat dihapus," imbuh dia.

Baca Juga: Ojol Geruduk Kemnaker: Tolak Politisasi, Jangan Paksa Kami Jadi 'Buruh'!

Dalam kesempatan yang sama, Dani Stefanus, perwakilan ojol dari Laskar Malari, menambahkan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Wamenaker Immanuel ‘Noel’ Ebenezer mestinya bertanggung jawab atas dampak BHR yang berujung pada adanya program Hemat yang digagas Grab.

"Kalau driver nggak ikut Grab Hemat, susah dapat orderan. Kalau dia (menteri) gentle, keluar, minta maaf (kepada para ojol), selesai," kata Dani.

Demo ojol tersebut adalah lanjutan dari aksi unjuk rasa yang dijalankan ratusan driver ojol Grab dalam beberapa pekan terakhir memprotes Grab Hemat. Demo soal ini sebelumnya sudah meluas dari Cirebon, Jogjakarta, Makassar, Mataram, hingga Medan, dan Jakarta, termasuk demo di kantor Grab.

Selain itu soal Grab Hemat, demo juga menuntut agar pemerintah menghentikan eksploitasi dan komersialisasi driver ojol yang didorong menjadi bagian dari kelompok buruh.

Sebelumnya, Program GrabBike Hemat milik platform transportasi daring Grab kini menjadi sorotan setelah menuai protes dari para pengemudi ojek online. Koalisi Ojol Nasional (KON) melaporkan program ini ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM DPR RI), dengan harapan layanan tersebut bisa dihapus karena dinilai semakin membebani mitra driver.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (23/4), salah satu driver ojol bernama Aceng menyampaikan langsung keresahannya kepada perwakilan DPR. Ia menggambarkan betapa sulitnya memenuhi kebutuhan hidup akibat sistem yang dianggap menjebak.