Suara.com - Presiden Donald Trump berencana untuk menaikkan pajak bagi orang Amerika terkaya. Tentunya keputusan ini bakal membuat dinamika politik bergejolak antara partai Demokrat dan Republika.
Gagasan mengenai menaikan tarif pajam pada orang kaya, setelah Trump muncul setelah menghubungi Ketua DPR Mike Johnson, R-La. Komunikasi keduanya mengungkapkan penambahan kenaikan pajak pada penerima penghasilan tertinggi ke dalam RUU pajak dan pengeluaran utama yang ingin disahkan GOP tahun ini.
Trump beralasan menaikkan pajak orang kaya bisa menjadi alternatif untuk melindungi Medicaid dan memberikan ruang fiskal bagi pemotongan pajak kelas menengah dan pekerja. Ia juga mendesak agar celah pajak carried interest, yang sering dimanfaatkan oleh manajer dana lindung nilai untuk membayar pajak lebih rendah, dihapuskan.
Partai Republik juga tengah mempertimbangkan sejumlah langkah perpajakan lainnya yang bernuansa populis, seperti peningkatan pajak atas stock buyback dan pembatasan pengurangan pajak atas kompensasi eksekutif yang tinggi.
Dilansir CNBC, RUU ini ditargetkan untuk disahkan sebelum Hari Peringatan (Memorial Day), namun masih dihadapkan pada banyak perdebatan internal, termasuk soal penghapusan batas potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT cap) yang banyak diminta oleh legislator dari negara bagian berbiaya tinggi.
Padahal sebelumnya, Trump mengacu pada janji kampanye George H.W. Bush tahun 1988 saat itu bahwa ia tidak akan menaikkan pajak sebagai presiden.
Kegagalan Bush untuk menepati janji itu akhirnya menjadi sasaran utama bagi lawan-lawan politiknya dan dianggap sebagai faktor kekalahannya dalam pemilihan umum 1992.
Namun kemudian, tampaknya ia mengubah pendiriannya, ia menulis mengenai ide menaikan pajak. Saya setuju jika mereka melakukannya," katanya.
Diminta kejelasannya pada hari Jumat nanti tentang apakah Trump ingin atau tidak menaikkan tarif pajak tertinggi, sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan ia menginginkan “pemotongan pajak terbesar dalam sejarah," tulis Trump.
Baca Juga: Trump Mulai Panik Soal Perang Dagang, Mau Turunkan Tarif ke China Jadi 80 Persen
Selain itu, Presiden telah mengatakan bahwa ia sendiri, secara pribadi, tidak keberatan membayar sedikit lebih banyak untuk membantu kaum miskin dan kelas menengah serta kelas pekerja di negara ini.
"Sejujurnya, saya pikir itu adalah posisi yang sangat terhormat. Namun, sekali lagi, negosiasi ini sedang berlangsung di Capitol Hill, dan presiden akan mempertimbangkannya jika perlu," kata kata Leavitt.
Jabatan Trump dapat memberikan tekanan lebih besar pada para pemimpin GOP yang sudah berjuang untuk menyusun RUU yang memenuhi tuntutannya untuk serangkaian pemotongan pajak besar, tanpa menambah defisit. Sehingga para petinggi fiskal partai tidak akan memberikan suaranya.
Selain itu, Trump berjanji di jalur kampanye dan sebagai presiden bahwa ia akan menghapus pajak atas upah lembur, atas tip pekerja layanan, dan atas Jaminan Sosial untuk para manula, sambil memperpanjang pemotongan pajak perusahaan yang diterapkan pada tahun 2017 selama masa jabatan pertamanya.
Perwakilan parta Republik yakni. Jason Smith, R-Mo., ketua Komite Anggaran dan Sarana DPR yang berfokus pada pajak, dijadwalkan bertemu dengan Trump pada hari Jumat.
Adapun, Johnson memberi tahu Partai Republik bahwa mereka tidak akan mampu membayar pemotongan pajak sebesar 4,5 triliun dollar As yang sebelumnya telah mereka targetkan, menurut Politico.
Berita Terkait
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Pemulihan Bencana Sumatra Telan Rp 60 T, Purbaya Pastikan Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi RI
-
Update Harga Daihatsu Terios Desember 2025 Lengkap dengan Pajak Tahunan, Muat Banyak Gak Bikin Sesak
-
Kejar Daya Saing Ekonomi Berbasis Inovasi, UNSIALLDikti Dorong Kampus Masuk Peringkat Global WURI
-
Pemerintah Diminta Tak Terbitkan Kebijakan Rokok yang Rugikan Banyak Pihak
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina