Suara.com - Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve berencana untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Adapun, sekitar 10 persen pegawainya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (phk) selama beberapa tahun mendatang. Keputsan memangkas pegawainya sejalan dengan upaya Presiden Donald Trump yang lebih luas untuk merampingkan pemerintah federal. Hal ini berdasarkan memo yang dikirim oleh Ketua Fed Jerome Powell kepada staf pada hari Jumat.
Dalam memo internal tersebut, yang salinannya dilihat oleh Reuters, Powell mengatakan bahwa ia telah mengarahkan pimpinan Fed untuk menemukan cara "bertahap" untuk memangkas operasi. Salah satunya dengan tujuan mengurangi jumlah karyawan Fed yang sekitar 24.000 orang di seluruh negeri sekitar 10% selama beberapa tahun ke depan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Fed berencana untuk menawarkan program pengunduran diri sukarela yang ditangguhkan kepada staf dewan di Washington yang akan memenuhi syarat untuk pensiun pada akhir tahun 2027.
Memo tersebut tidak menyebutkan adanya pemotongan atau PHK yang tidak sukarela. "Pengalaman di sini dan di tempat lain menunjukkan bahwa adalah hal yang baik bagi organisasi mana pun untuk secara berkala meninjau kembali staf dan sumber dayanya," tulis Powell dalam memo tersebut.
Dia mencatat bahwa Fed sebelumnya telah membuat perubahan serupa pada tahun 1990-an ketika Presiden Bill Clinton berupaya mengurangi ukuran pemerintah federal.
"Saya yakin sudah waktunya untuk melakukannya lagi, dengan semangat yang sama, teliti dan penuh pertimbangan," tambah Powell.
Dalam memo tersebut, Powell tidak memberikan banyak perincian tentang bagaimana Fed dapat mengubah upayanya. Tetapi, menekankan bahwa setiap perubahan akan memprioritaskan mandat dan kewajiban hukum Fed, dan memastikan bahwa pekerjaannya tetap berkualitas tinggi, nonpolitis, dan berfokus pada misi.
Inisiatif baru Fed muncul saat Trump telah meluncurkan upaya agresif untuk merampingkan dan membentuk kembali pemerintah AS melalui Departemen Efisiensi Pemerintah, atau DOGE, yang merupakan penasihat miliarder Elon Musk.
Sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Amerika Serikat terus mengalami guncangan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi. Salah satunya Alex Saint yang merupakan pegawai spesialis komunikasi kesehatan di Badan Pengawas Obat dan Makanan terkena PHK saat baru saja merayakan ulang tahunnya yang keempat sebagai PNS.
Baca Juga: 1.700 Desainer Jadi Pengangguran, Ini Penyebabnya
Dia mengatakan bahwa terbangun karena mendapatkan pesan teks, panggilan telepon, dan email yang mendesak yang dikirim pada pukul 5:14 pagi. Pesan itu memberi tahu bahwa dia termasuk di antara sekitar 10.000 pekerja federal yang diberhentikan dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Saint, 36 tahun mengatakan PHK akan segera terjadi."Saya marah pada masyarakat umum, jabatan saya secara pribadi tidak dibayar dengan uang pajak. Tidak ada yang menghemat uang dengan pemecatan saya, tetapi saya tidak dapat menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui orang-orang tentang pengobatan mereka sehingga mereka dapat menjaga diri mereka tetap aman. Dan rekan kerja saya pun tidak dapat melakukannya." Amerika kehilangan semua itu karena tindakan ini,” katanya.
Saint tahu pekerjaannya dipertaruhkan pada hari Kamis ketika berita tersiar pada tanggal 27 Maret bahwa Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. berencana untuk memangkas seperempat staf dari lembaga tersebut. Termasuk 10.000 melalui PHK dan 10.000 melalui tawaran pemisahan sukarela. Tujuannya adalah untuk mengecilkan tenaga kerja menjadi 62.000, menurut HHS. Untuk itu pemutusan hubungan kerja ini akan terus terjadi di Amerika Serikat baik swasta maupun pemerintahnya.
Berita Terkait
-
Breakingnews! Negosiasi Amerika Serikat dan Iran di Pakistan Buntu
-
Negosiasi Iran dan AS di Islamabad Berlanjut, Delegasi Perpanjang Waktu Perundingan
-
Strategi Bertahan Iran Selama 40 Hari Runtuhkan Dominasi Pertahanan Udara Zionis
-
Pertamina Wisuda 168 Binaan Usaha Ultra Mikro, Total Cuan hingga Rp2,7 Miliar
-
Donald Trump Murka, China Akan Hadapi Masalah Besar Jika Nekat Pasok Senjata ke Iran
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Perundingan AS-Iran Kacau, Trump Malah Nonton UFC Ketimbang Negosiasi Selat Hormuz
-
Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Masih Kuat, Begini Datanya
-
BI Sebut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ekonomi RI Tinggi
-
Iran Tetapkan Tarif Selat Hormuz, Harga Bitcoin Malah Anjlok Parah
-
Danantara Rebut Pengelolaan Sekuritas Himbara, Mau Bentuk Holding Baru
-
Pertamina Wisuda 168 Binaan Usaha Ultra Mikro, Total Cuan hingga Rp2,7 Miliar
-
Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Berlaku Mei 2026 demi Tambah Pendapatan Negara
-
Purbaya Siapkan Insentif Motor Listrik, Bagaimana Nasib Mobil Listrik?
-
Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi