Suara.com - Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve berencana untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Adapun, sekitar 10 persen pegawainya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (phk) selama beberapa tahun mendatang. Keputsan memangkas pegawainya sejalan dengan upaya Presiden Donald Trump yang lebih luas untuk merampingkan pemerintah federal. Hal ini berdasarkan memo yang dikirim oleh Ketua Fed Jerome Powell kepada staf pada hari Jumat.
Dalam memo internal tersebut, yang salinannya dilihat oleh Reuters, Powell mengatakan bahwa ia telah mengarahkan pimpinan Fed untuk menemukan cara "bertahap" untuk memangkas operasi. Salah satunya dengan tujuan mengurangi jumlah karyawan Fed yang sekitar 24.000 orang di seluruh negeri sekitar 10% selama beberapa tahun ke depan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Fed berencana untuk menawarkan program pengunduran diri sukarela yang ditangguhkan kepada staf dewan di Washington yang akan memenuhi syarat untuk pensiun pada akhir tahun 2027.
Memo tersebut tidak menyebutkan adanya pemotongan atau PHK yang tidak sukarela. "Pengalaman di sini dan di tempat lain menunjukkan bahwa adalah hal yang baik bagi organisasi mana pun untuk secara berkala meninjau kembali staf dan sumber dayanya," tulis Powell dalam memo tersebut.
Dia mencatat bahwa Fed sebelumnya telah membuat perubahan serupa pada tahun 1990-an ketika Presiden Bill Clinton berupaya mengurangi ukuran pemerintah federal.
"Saya yakin sudah waktunya untuk melakukannya lagi, dengan semangat yang sama, teliti dan penuh pertimbangan," tambah Powell.
Dalam memo tersebut, Powell tidak memberikan banyak perincian tentang bagaimana Fed dapat mengubah upayanya. Tetapi, menekankan bahwa setiap perubahan akan memprioritaskan mandat dan kewajiban hukum Fed, dan memastikan bahwa pekerjaannya tetap berkualitas tinggi, nonpolitis, dan berfokus pada misi.
Inisiatif baru Fed muncul saat Trump telah meluncurkan upaya agresif untuk merampingkan dan membentuk kembali pemerintah AS melalui Departemen Efisiensi Pemerintah, atau DOGE, yang merupakan penasihat miliarder Elon Musk.
Sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Amerika Serikat terus mengalami guncangan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi. Salah satunya Alex Saint yang merupakan pegawai spesialis komunikasi kesehatan di Badan Pengawas Obat dan Makanan terkena PHK saat baru saja merayakan ulang tahunnya yang keempat sebagai PNS.
Baca Juga: 1.700 Desainer Jadi Pengangguran, Ini Penyebabnya
Dia mengatakan bahwa terbangun karena mendapatkan pesan teks, panggilan telepon, dan email yang mendesak yang dikirim pada pukul 5:14 pagi. Pesan itu memberi tahu bahwa dia termasuk di antara sekitar 10.000 pekerja federal yang diberhentikan dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Saint, 36 tahun mengatakan PHK akan segera terjadi."Saya marah pada masyarakat umum, jabatan saya secara pribadi tidak dibayar dengan uang pajak. Tidak ada yang menghemat uang dengan pemecatan saya, tetapi saya tidak dapat menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui orang-orang tentang pengobatan mereka sehingga mereka dapat menjaga diri mereka tetap aman. Dan rekan kerja saya pun tidak dapat melakukannya." Amerika kehilangan semua itu karena tindakan ini,” katanya.
Saint tahu pekerjaannya dipertaruhkan pada hari Kamis ketika berita tersiar pada tanggal 27 Maret bahwa Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. berencana untuk memangkas seperempat staf dari lembaga tersebut. Termasuk 10.000 melalui PHK dan 10.000 melalui tawaran pemisahan sukarela. Tujuannya adalah untuk mengecilkan tenaga kerja menjadi 62.000, menurut HHS. Untuk itu pemutusan hubungan kerja ini akan terus terjadi di Amerika Serikat baik swasta maupun pemerintahnya.
Berita Terkait
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Sorak-sorai Pengusaha AS Kala Trump Tekuk Prabowo di Negosiasi Dagang
-
Kemenkeu Akui Perjanjian Dagang RI-AS Berpengaruh ke Penerimaan Negara
-
Ketua YLBHI Kritik Sikap Inferior Presiden Prabowo di Hadapan Donald Trump
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta
-
Sorak-sorai Pengusaha AS Kala Trump Tekuk Prabowo di Negosiasi Dagang