Ia secara eksplisit menolak dikotomi antara dua kutub ekonomi dunia.
Dalam bukunya, Prabowo menulis:
"Kalau saya berpendapat, 'Lho, kenapa kita harus memilih?' Kita mau ambil yang terbaik dari kapitalisme, dan yang terbaik dari sosialisme. Gabungan yang terbaik dari keduanya inilah yang disebut oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, oleh bapak saya Prof. Sumitro, sebagai ekonomi kerakyatan, atau ekonomi Pancasila..."
Kutipan ini adalah kunci. Jelas bahwa yang ia maksud bukanlah sosialisme-komunisme ala Karl Marx yang menghapuskan kepemilikan pribadi.
Sebaliknya, ia menawarkan sebuah sintesis, sebuah "jalan ketiga" yang disebutnya sebagai Ekonomi Konstitusi atau Ekonomi Pancasila.
Lebih lanjut, ia mengkritik penerapan sistem ekonomi yang menurutnya terlalu liberal dan tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945.
“Kesalahan terbesar para pemimpin Indonesia setelah reformasi adalah mereka meninggalkan sistem ekonomi kita sendiri yang sebetulnya sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.”
Bagi Prabowo, solusi dari paradoks Indonesia terletak pada keberanian untuk kembali ke sistem ekonomi yang berakar pada konstitusi, di mana negara memegang peran sentral.
Jadi, Apa Maksud 'Sosialisme' ala Prabowo?
Baca Juga: Peringkat Daya Saing RI Anjlok 13 Peringkat! Perang Tarif dan Pengangguran jadi Biang Keroknya
Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, sosialisme yang dimaksud Prabowo bukanlah penghapusan pasar atau kepemilikan swasta.
Visi yang ia tawarkan lebih dekat dengan konsep ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan.
Hal itu berarti sebuah sistem yang menekankan peran negara yang kuat untuk memastikan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Konsepsi Prabowo itu lebih dekat kepada 'negara kesejahteraan' alias welfare state, model yang banyak dianut negara-negara Skandinavia, di mana kapitalisme tetap berjalan, namun negara hadir secara signifikan untuk menyediakan jaring pengaman sosial.
Program makan siang gratis yang menjadi andalannya bisa dilihat sebagai perwujudan awal dari visi ini.
Selain itu, Prabowo dalam bukunya itu juga menekankan 'nasionalisme ekonomi'.
Berita Terkait
-
Peringkat Daya Saing RI Anjlok 13 Peringkat! Perang Tarif dan Pengangguran jadi Biang Keroknya
-
Sudah Tidak Efektif, Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli
-
Mulan Jameela Muntab saat G7 Dukung Israel, Puji Presiden Prabowo yang Pilih Melawat ke Rusia
-
Keputusan Prabowo Soal 4 Pulau Aceh Baru Permulaan, Tapi Pembuka Kotak Pandora Sengketa Wilayah
-
Gus Ipul Harap Prabowo Beri Arahan Khusus kepada 4 Ribu Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
Terkini
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan
-
Emiten Farmasi RI Bangun Pabrik Besar di Australia, Targetkan Jadi Raja Co-Packaging
-
IHSG Berakhir Memerah Imbas Keputusan Suku Bunga The Fed
-
Pembangkit Listrik Utama di Bali Tak Terdampak Banjir Bandang, Tetap Operasi Optimal
-
Menkeu Purbaya Setuju Tambah Bansos Beras 10 Kg Plus Minyak 2 Liter
-
Dibanding Dilebur ke Danantara, Pengamat Sarankan Prabowo Bubarkan Kementerian BUMN
-
Menkeu Purbaya Diingatkan Agar Penindakan Rokok Ilegal Harus Jadi Prioritas
-
Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara? Erick Thohir: Saya Tidak Tahu!
-
Kemenhub Gelontorkan Rp 3,7 Triliun Buat Sistem Transportasi Atasi Macet di Medan dan Bandung
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif