Suara.com - Departemen Luar Negeri mulai memberhentikan lebih dari 1.350 pegawai yang berbasis di AS. Keputusan ini dikarenakan pemerintahan Presiden Donald Trump terus melanjutkan perombakan korps diplomatiknya.
Langkah ini, yang menurut para kritikus, akan melemahkan kemampuan AS untuk membela dan memajukan kepentingan AS di luar negeri
Pemutusan hubungan kerja (PHK) ini, yang berdampak pada 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pegawai dinas luar negeri yang berbasis di Amerika Serikat, terjadi di saat Washington sedang bergulat dengan berbagai krisis di panggung dunia: perang Rusia di Ukraina, konflik Gaza yang telah berlangsung hampir dua tahun, dan Timur Tengah yang tegang akibat ketegangan tinggi antara Israel dan Iran.
"Departemen Luar Negeri sedang merampingkan operasi domestik untuk berfokus pada prioritas diplomatik," demikian bunyi pemberitahuan internal Departemen Luar Negeri yang dikirimkan kepada para pegawai dilansir CNN International, Minggu (13/7/2025).
Pengurangan jumlah pegawai telah dirancang dengan cermat untuk memengaruhi fungsi-fungsi non-inti, kantor-kantor yang duplikat atau redundan. Lalu kantor-kantor yang mungkin memiliki efisiensi yang signifikan.
Total pengurangan pegawai akan mencapai hampir 3.000, termasuk pengunduran diri sukarela, menurut pemberitahuan tersebut dan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, dari 18.000 pegawai yang berbasis di Amerika Serikat.
Trump telah berupaya memastikan kebijakan luar negeri AS selaras dengan agenda "America First"-nya. Para mantan diplomat dan kritikus mengatakan pemecatan pejabat dinas luar negeri berisiko terhadap kemampuan Amerika untuk melawan meningkatnya ketegasan dari musuh-musuh seperti Tiongkok dan Rusia.
"Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Rubio sekali lagi membuat Amerika semakin tidak aman," kata Tim Kaine dari Partai Demokrat, Virginia, dalam sebuah pernyataan.
Ini adalah salah satu keputusan paling konyol yang mungkin diambil di saat Tiongkok sedang meningkatkan jejak diplomatiknya di seluruh dunia dan "Dengan membangun jaringan pangkalan militer dan transportasi di luar negeri, Rusia melanjutkan serangan brutalnya yang telah berlangsung bertahun-tahun terhadap sebuah negara berdaulat, dan Timur Tengah mengkhawatirkan dari krisis ke krisis," kata Kaine.
Baca Juga: Industri Otomotif Loyo, Menperin Minta Toyota, Suzuki dan Daihatsu Tak PHK Karyawan
Puluhan pegawai Departemen Luar Negeri memadati lobi kantor pusat lembaga tersebut di Washington untuk memberikan "tepuk tangan" dadakan bagi rekan-rekan mereka yang telah dipecat. Puluhan orang menangis, sambil membawa barang-barang mereka dalam kotak dan berpelukan serta mengucapkan selamat tinggal kepada teman dan rekan kerja.
Sebelumnya, memecat para karyawan yang sedang membangun sistem untuk mengelola lalu lintas satelit di luar angkasa.
Sekitar sepertiga dari 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Perdagangan Luar Angkasa Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional kena pemotongan karyawan. Padahal lembaga ini dikenal yang sangat diandalkan oleh industri luar angkasa.
Karyawan diberi pemberitahuan beberapa jam tentang pemutusan hubungan kerja mereka pada hari Kamis oleh penjabat kepala NOAA Nancy Hann.
Mereka dipaksa keluar dari kantor pada akhir hari kedu setelah pengumuman pemutusan hubungan kerja. Tentunya PHK ini akan merusak upaya untuk menyelesaikan apa yang pada dasarnya adalah sistem koordinasi lalu lintas udara untuk luar angkasa.
Saat ini beroperasi dalam fase uji coba karena meningkatnya permintaan global untuk layanan satelit. Padahal mereka ingin meningkatkan jumlah pesawat ruang angkasa di orbit Bumi.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina