Suara.com - Realisasi belanja bunga utang pemerintah yang membengkak hingga proyeksi mencapai Rp552,1 triliun di 2025 tak membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kebakaran jenggot.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 masa persidangan IV, Selasa (15/7/2025), Sri Mulyani dengan tenang memastikan bahwa profil utang Indonesia saat ini masih prudent dan terukur.
Meskipun mengakui adanya perhatian dari Fraksi PKB dan PKS terkait realisasi belanja bunga utang 2024 yang mencapai Rp488,4 triliun, Sri Mulyani menegaskan bahwa angka tersebut akan terus dikelola dengan hati-hati.
"Pemerintah memastikan profil utang akan terus dikelola prudent dan terukur," tegasnya di hadapan para anggota DPR RI di Gedung Parlemen.
Bendahara negara itu juga menambahkan bahwa pihaknya akan tetap mewaspadai berbagai indikator kesehatan utang, termasuk risiko-risiko yang mungkin muncul di kemudian hari. Ini menunjukkan adanya antisipasi dari pemerintah di tengah gejolak ekonomi global.
"Berbagai indikator kesehatan utang kami akan terus waspadai. Risiko suku bunga utang, nilai tukar, risiko refinancing terus kami monitor dan tetap berada di dalam batas aman untuk jangka pendek dan jangka menengah," ucapnya, memberikan jaminan kepada publik.
Data memang menunjukkan bahwa belanja bunga utang pemerintah diperkirakan akan lebih tinggi pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang Januari-Juni 2025, pemerintah telah menghabiskan Rp257,08 triliun untuk membayar bunga utang. Jika tren ini berlanjut, hingga akhir tahun, pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp552,1 triliun, atau hampir 16% dari outlook belanja negara. Angka ini nyaris menyentuh pagu yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp552,9 triliun.
Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2025 juga mencatat, realisasi pembayaran bunga utang sampai semester I 2025 telah mencapai 46,5% dari pagu APBN 2025. Yang menarik, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah ini naik 7,13% dibandingkan pembayaran bunga utang di periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan ini sebagian besar disumbang oleh pembayaran bunga utang dalam negeri yang naik 7,89%, mencapai Rp235,15 triliun di semester I 2025. Sementara itu, kabar baiknya, realisasi pembayaran bunga utang luar negeri justru mengalami penurunan tipis sebesar 0,45%, dari Rp22 triliun di semester I-2024 turun menjadi Rp21,9 triliun di periode yang sama tahun ini.
Baca Juga: Ojol hingga Penjual Pulsa Tak Kena Pajak E-commerce dalam Aturan Baru PMK
Pembayaran bunga utang ini sendiri terdiri dari berbagai komponen, termasuk pembayaran kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga atas pinjaman, dan biaya-biaya lain yang muncul dari program pengelolaan utang pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Harapan Konsumen Properti: Bunga KPR Jangan Tinggi-Tinggi!
-
Genjot Produktivitas Sapi Nasional, DPD RI Dorong Revitalisasi Vokasi Peternakan
-
Pelaku Industri Dorong Pendekatan Pengurangan Risiko Tembakau di RI
-
Menkeu Purbaya Masih Optimistis IHSG Tembus 10.000 Tahun Ini
-
Mau Jual Emas dan Untung Besar? Ya di Raja Emas Indonesia Saja!
-
Menkeu Bantah Hoaks Uang Negara Tinggal Rp120 Triliun
-
Celios Dukung Pemerintah Beri Insentif Fiskal Berbasis Penyerapan Tenaga Kerja
-
Pelindo dan 14 BUMN Luncurkan Kolaborasi TJSL di Raja Ampat, Perkuat Kemandirian Masyarakat 3T
-
IESR Bongkar Dampak dari Kebijakan Bebas Pajak Kendaraan Listrik Dihapus
-
Dihantam Tarif AS, ESDM Justru Percepat Ambisi Energi Surya 100 GW