Suara.com - Pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia untuk mempercepat distribusi bahan pokok dalam operasi pasar pangan murah.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
Program Operasi Pasar Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) resmi diluncurkan pemerintah pada Jumat (18/7/2025). Acara ini sebagai bagian dari Gerakan Pangan Murah (GPM) secara nasional.
Acara peluncuran Operasi Pasar Beras SPHP digelar di Kantorpos KCU Jakarta Flora, Fatmawati, Jakarta Selatan.
Peluncuran ini ini menandai dimulainya distribusi beras murah kepada masyarakat dengan dukungan penuh dari PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, sebagai mitra penjualan utama.
Peluncuran GPM Beras SPHP ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hadir juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dengan partisipasi aktif dari jajaran BUMN pangan dan TNI-Polri.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan operasi pasar ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Pemerintah melalui Bulog menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP dengan harga Rp62.500 per 5 kilogram (kg), atau Rp12.500 per kg di wilayah zona satu.
"Kita berharap ini dapat menstabilkan harga. Tapi kita juga sedang menyusun solusi permanen melalui pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai infrastruktur distribusi pangan langsung ke masyarakat. Jadi subsidi tidak lagi dicampur di pasar, tapi masuk langsung ke desa," kata Menko Pangan, Zulkifli.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi, terutama untuk mencegah praktik oplosan.
"Kalau ada yang oplos, harus ditindak tegas. Tapi juga kita bereskan dari hulunya," ucap Zulkifli Hasan.
Baca Juga: Bantu Ekonomi dan Pangan, PNM Bagikan 240 Ekor Ayam
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa peluncuran ini merupakan hasil rapat koordinasi tingkat tinggi lintas kementerian dan lembaga.
"Target kami selain SPHP 1,3 juta ton, ada juga bansos 360 ribu ton. Total 1,5 juta ton. Kami optimistis dalam satu sampai dua minggu ke depan harga beras akan turun," ujar Amran.
Ia mengungkapkan saat ini sudah ada lebih dari 200 merek beras yang terindikasi dioplos. Pihaknya bekerja sama dengan penegak hukum, serta 13 laboratorium memastikan kualitas beras sesuai standar premium dan medium.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi turut angkat bicara soal pendistribusian SPHP. Ia menegaskan bahwa distribusi SPHP kini lebih masif karena melibatkan outlet-outlet BUMN.
"Semua masyarakat bisa membeli SPHP, maksimal dua kemasan. Ini upaya pemerintah agar SPHP tepat sasaran dengan harga terjangkau. Terima kasih kepada PT Pos Indonesia, ID Food, dan Bulog yang terlibat," jelas Arief.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menambahkan bahwa sebanyak 589 gerai SPHP telah diluncurkan serentak hari ini, dengan stok awal lebih dari 500 ribu ton beras. Ia menjamin kualitas beras SPHP aman, bersih, dan dikemas kuat agar layak didistribusikan ke seluruh Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik