Suara.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mereformasi pemberian insentif, tantief, dan penghasilan direksi dan komisaris BUMN.
Reformasi ini mencakup penyesuaian struktur tantiem, insentif, dan penghasilan, yang dirancang mengikuti praktik tata kelola perusahaan terbaik di tingkat global.
Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengaku kebijakan ini berpedoman pada OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, yang menganjurkan sistem kompensasi tetap untuk menjaga independensi dan objektivitas pengawasan di tingkat komisaris.
Langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi struktural BPI Danantara dalam membangun tata kelola investasi dan BUMN yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Reformasi sistem tantiem ini juga dirancang sebagai landasan awal untuk meninjau ulang keseluruhan sistem remunerasi di lingkungan BUMN.
"Dengan kebijakan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris, sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN terkait," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2025).
Salah satu perubahan utama dalam kebijakan ini adalah bahwa insentif bagi direksi kini sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi nyata perusahaan.
Sementara itu, kompensasi berbasis kinerja (tantiem) untuk komisaris dihapuskan, sejalan dengan standar internasional yang menyatakan bahwa komisaris seharusnya tidak menerima insentif yang dapat mempengaruhi independensi mereka.
Kebijakan ini akan mulai diterapkan untuk tahun buku 2025 dan diatur secara resmi dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025. Penyesuaian berlaku untuk seluruh entitas BUMN dalam portofolio BPI Danantara.
"Kami ingin menunjukkan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas, dan reformasi bukan berarti instan. Tapi jika negara ingin dipercaya dalam mengelola investasi, maka kita harus mulai dari dalam dari cara kita menghargai kontribusi," pungkas Rosan.
Baca Juga: Jadi Komisaris dan Direksi BUMN Kini Tak Lagi Berdompet Tebal
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf
-
Stok Di Atas Rata-rata, Bahlil Jamin Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Nataru
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur