Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan sumur rakyat bukan sumur minyak yang baru ditemukan dan dieksplorasi.
Menurutnya, sumur rakyat itu merupakan sumur tua yang dikelola oleh masyarakat. Sumur rakyat tersebut, jelas Bahlil, sebelumnya dikelola ilegal oleh masyarakat.
Namun, kemudian pemerintah memberikan keleluasaan terhadap masyarakat agar bisa mengelola sumur minyak secara legal, sehingga tidak lagi membayar oknum aparat untuk melakukan ekplorasi.
"Harus diingat ya, sumur masyarakat ini bukan yang baru ya. Ini sumur masyarakat, yang sudah terjadi pada masa lampau, Sumur yang sejak sebelum Indonesia Merdeka, sumur-sumur ini sudah ada. Mereka (masyarakat) sudah kerjakan, cuma selama ini ilegal. Mereka dikejar oleh oknum-oknum, aparat," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor ESDM, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Bahlil menuturkan, pemberian izin terhadap sumur rakyat juga merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang, ekplorasi minyak di sumur rakyat juga akan menerapkan kaidah-kaidah seperti Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), mulai dari tata cara eksplorasi dan pelestarian lingkungan.
"Dan ini dibeli oleh Pertamina, dengan harga 70-80 persen di bawah ICP. Supaya negara juga bisa dapat pajak. Supaya apa? Ini rakyat kita lho," ucapnya.
Sumur rakyat, tambah Bahlil, juga agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sumur. Karena, satu sumur rakyat membutuhkan 10 orang.
"Satu sumur itu mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan 10 orang. Bayangkan kalau ada sekitar 25.000 sampai 30.000 sumur. Berapa ratus ribu pekerjaan," imbuhnya.
Adapun, sumur rakyat ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Kementerian ESDM telah menemukan banyak sumur rakyat yang potensial untuk digali minyak bumi. Setidaknya, ada 33.000 sumur rakyat yang terindentifikasi untuk dilakukan eksplorasi minyak bumi.
Baca Juga: Bukan Omon-omon, Bahlil Pamer Realisasi Lifting Migas Semester I-2025 Telah Capai Target APBN
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menjelaskan pemerintah hanya tinggal menunggu kesiapan dari pemerintah daerah agar sumur rakyat yang ditemukan bisa eksplorisasi.
"Jadi, untuk ini, mana yang bisa jalan lebih dulu, ini kita tidak menunggu 30 ribu. Kesiapan dari Pemda, BUMD, Koperasi atau Badan Usaha, kecil menengah yang ada di daerah yang untuk mengolah, itu sudah disampaikan oleh Gubernur, segera kita proses untuk perizinannya," ujarnya.
Yuliot melanjutkan, dalam waktu dekat pemerintah juga akan mulai meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk membeli minyak yang telah dieksplorasi dari sumur rakyat.
Pada tahap awal, pemerintah akan meminta Pertamina untuk menyerap minyak di sumur minyak Sumatera Selatan. "Ya, ini mungkin Sumatera Selatan lebih dekat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai