Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan sumur rakyat bukan sumur minyak yang baru ditemukan dan dieksplorasi.
Menurutnya, sumur rakyat itu merupakan sumur tua yang dikelola oleh masyarakat. Sumur rakyat tersebut, jelas Bahlil, sebelumnya dikelola ilegal oleh masyarakat.
Namun, kemudian pemerintah memberikan keleluasaan terhadap masyarakat agar bisa mengelola sumur minyak secara legal, sehingga tidak lagi membayar oknum aparat untuk melakukan ekplorasi.
"Harus diingat ya, sumur masyarakat ini bukan yang baru ya. Ini sumur masyarakat, yang sudah terjadi pada masa lampau, Sumur yang sejak sebelum Indonesia Merdeka, sumur-sumur ini sudah ada. Mereka (masyarakat) sudah kerjakan, cuma selama ini ilegal. Mereka dikejar oleh oknum-oknum, aparat," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor ESDM, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Bahlil menuturkan, pemberian izin terhadap sumur rakyat juga merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang, ekplorasi minyak di sumur rakyat juga akan menerapkan kaidah-kaidah seperti Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), mulai dari tata cara eksplorasi dan pelestarian lingkungan.
"Dan ini dibeli oleh Pertamina, dengan harga 70-80 persen di bawah ICP. Supaya negara juga bisa dapat pajak. Supaya apa? Ini rakyat kita lho," ucapnya.
Sumur rakyat, tambah Bahlil, juga agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sumur. Karena, satu sumur rakyat membutuhkan 10 orang.
"Satu sumur itu mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan 10 orang. Bayangkan kalau ada sekitar 25.000 sampai 30.000 sumur. Berapa ratus ribu pekerjaan," imbuhnya.
Adapun, sumur rakyat ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Kementerian ESDM telah menemukan banyak sumur rakyat yang potensial untuk digali minyak bumi. Setidaknya, ada 33.000 sumur rakyat yang terindentifikasi untuk dilakukan eksplorasi minyak bumi.
Baca Juga: Bukan Omon-omon, Bahlil Pamer Realisasi Lifting Migas Semester I-2025 Telah Capai Target APBN
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menjelaskan pemerintah hanya tinggal menunggu kesiapan dari pemerintah daerah agar sumur rakyat yang ditemukan bisa eksplorisasi.
"Jadi, untuk ini, mana yang bisa jalan lebih dulu, ini kita tidak menunggu 30 ribu. Kesiapan dari Pemda, BUMD, Koperasi atau Badan Usaha, kecil menengah yang ada di daerah yang untuk mengolah, itu sudah disampaikan oleh Gubernur, segera kita proses untuk perizinannya," ujarnya.
Yuliot melanjutkan, dalam waktu dekat pemerintah juga akan mulai meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk membeli minyak yang telah dieksplorasi dari sumur rakyat.
Pada tahap awal, pemerintah akan meminta Pertamina untuk menyerap minyak di sumur minyak Sumatera Selatan. "Ya, ini mungkin Sumatera Selatan lebih dekat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Purbaya Bicara Nasib Insentif Mobil Listrik Tahun Depan, Akui Penjualan Menurun di 2025
-
Stimulus Transportasi Nataru Meledak: Serapan Anggaran Kereta Api Tembus 83% dalam Sepekan!
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Purbaya Sebut Dana Badan Rehabilitasi Bencana Bersumber dari APBN
-
Purbaya Ogah Alihkan Dana MBG demi Atasi Bencana Banjir Sumatra
-
Penggunaan Keuangan Digital Meningkat, Volume Transaksi QRIS Tembus Rp1.092 Triliun
-
Tutup Tahun, 7 Bank RI Tumbang