Kekayaan Gus Yaqut dari Tahun ke Tahun, Ada Lonjakan saat Didapuk Jadi Menag

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah serius dalam mengusut dugaan korupsi terkait kuota haji. Pada Senin, 11 Agustus 2025, KPK secara resmi mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Pencegahan ini dilakukan beberapa hari setelah Yaqut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Sehari setelah pemeriksaan, KPK juga menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan, menandakan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi.

Tidak hanya Yaqut, KPK juga mencegah dua orang lainnya. Mereka adalah Ishfah Abidal Aziz, mantan Staf Khusus Yaqut, dan Fuad Hasan Masyhur, bos Maktour yang juga mertua Menteri Pemuda dan Olahraga Dito. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pencegahan ini.

"Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 (tiga) orang yaitu YCQ [Yaqut Cholil Qoumas], IAA [Ishfah Abidal Aziz], dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas," katanya dalam keterangan tertulis. Pencegahan ini berlaku untuk enam bulan ke depan.

Merespons pencekalan tersebut, juru bicara Yaqut, Anna Hasbi, menegaskan bahwa ia akan bertanggung jawab dan mematuhi semua proses hukum yang sedang berjalan.

Kilas Balik Dugaan Korupsi Kuota Haji dan Jejak Kontroversi

Dugaan kasus korupsi haji di era Yaqut Cholil Qoumas bermula dari laporan sejumlah pihak ke KPK pada tahun 2024. Laporan-laporan tersebut, salah satunya datang dari kelompok mahasiswa, meminta KPK untuk mengusut dugaan korupsi terkait kuota haji 2024.

Persoalan ini berpusat pada keputusan Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yaqut yang mengalihkan kuota haji reguler ke haji khusus.

Baca Juga: Soroti Korupsi Jelang HUT RI, Mahfud MD Bongkar Teori Politik 'Joko Tingkir' Prabowo

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, tambahan kuota haji mestinya dialokasikan 92% untuk kuota reguler dan 8% sisanya untuk kuota khusus.

Namun, Kemenag membaginya menjadi 50:50, yaitu 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Keputusan inilah yang menjadi titik awal dugaan penyimpangan.

KPK memprediksi kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp1 triliun. Untuk memastikan angka pasti, KPK saat ini sedang bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di internal Kementerian Agama, serta agen perjalanan haji dan umrah sudah dimintai keterangannya oleh penyelidik KPK, termasuk di antaranya pendakwah Khalid Basalamah dan beberapa tokoh travel haji.

Selain kasus kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas juga beberapa kali menjadi sorotan publik akibat pernyataan dan kebijakan yang menuai kontroversi.

Pada tahun 2022, ia sempat menggegerkan publik dengan pernyataannya yang membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Ia juga pernah mengucapkan selamat hari raya kepada komunitas Baha'i dan menyatakan bahwa Kemenag adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), yang sempat menuai kegaduhan di kalangan organisasi.

Lonjakan Drastis Kekayaan

Selain sorotan terhadap kasus hukum dan kontroversi, harta kekayaan Yaqut Cholil Qoumas juga menjadi perhatian. Saat awal karier politiknya pada tahun 2005, ia tercatat hanya memiliki harta sebesar Rp257,3 juta. Angka ini terus meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp936,3 juta pada tahun 2018.

Namun, setelah ia ditunjuk sebagai Menteri Agama pada tahun 2020, jumlah kekayaannya melonjak drastis hingga 11 kali lipat, mencapai Rp11,15 miliar.

Berdasarkan laporan di LHKPN per 23 Desember 2023, kekayaan bersih Yaqut tercatat sebesar Rp12.732.005.102. Kekayaan ini terdiri dari aset tanah dan bangunan senilai Rp9,52 miliar, dua alat transportasi senilai Rp2,12 miliar, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Meskipun tercatat memiliki utang sebesar Rp800 juta, total kekayaannya tetap signifikan. Yaqut sendiri mengaku bahwa lonjakan kekayaannya berasal dari bisnis pribadi, bukan dari korupsi.

Sebagai menteri, gaji pokok yang diterima Yaqut diatur dalam PP 75/2000, sebesar Rp5.040.000 per bulan, ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000.

Dengan tunjangan dan honorarium lain, total gaji bulanan seorang menteri dapat mencapai puluhan juta rupiah, namun kenaikan kekayaan Yaqut yang sangat pesat tetap menjadi perbincangan.