Suara.com - Sektor industri Indonesia dihadapkan pada ancaman serius. Pasokan gas bumi untuk program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang langka dan kebijakan kuota yang memberatkan membuat industri menjerit.
Menanggapi keresahan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara dan berjanji akan mendalami persoalan ini, termasuk mempertimbangkan opsi impor gas.
"Nanti HGBT kita akan dalami lagi, karena tentu kita akan melihat suplai gas terhadap industri, ketersediaan suplai gas," kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah juga sedang meninjau rencana tambahan produksi gas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memastikan ketersediaan pasokan.
Keluhan mendalam datang dari Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas). Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, membeberkan penderitaan yang dialami industri. Menurutnya, pasokan gas yang tidak pasti dan harganya yang mahal membuat biaya produksi melambung.
"Ada dua persoalan, yaitu pasokan dan harga. Pasokan gas turun karena adanya maintenance di sejumlah titik prioritas, sementara harga gas yang tinggi berpengaruh langsung terhadap harga jual, sehingga kita tidak bisa bersaing," ungkap Fajar.
Beban industri kian berat karena pembatasan volume HGBT. Pelanggan hanya boleh menggunakan 48% dari kuota HGBT. Penggunaan di atas kuota itu dikenakan surcharge 120%, membuat biaya gas melonjak dari USD 6 per MMBTU menjadi USD 17,8 per MMBTU.
Fajar memperingatkan, kondisi ini sudah berdampak pada menurunnya utilitas pabrik di dalam negeri. Bahkan, satu pabrik sudah menghentikan produksinya karena tidak mampu lagi bersaing.
"Jika produksi berhenti, perusahaan otomatis tidak mendapat pemasukan. Ujung-ujungnya pasti berakhir pada PHK. Tinggal menunggu waktu saja," tegas Fajar, menggambarkan betapa gentingnya situasi ini.
Baca Juga: Airlangga Sebut Indonesia Kalahkan Uni Eropa, Bea Masuk Biodiesel Diusulkan Dicabut
Krisis pasokan gas ini datang di saat industri plastik nasional juga sedang berhadapan dengan serbuan produk impor ilegal dan murah, terutama dari China. Fajar menyebut, gempuran ini membuat industri dalam negeri sudah kewalahan.
Pembatasan kuota gas dan tingginya harga akan menekan rantai industri hilir, yang menjadi penopang banyak lapangan kerja. Jika masalah ini tidak segera diatasi, industri hilir akan terpuruk, dan ketergantungan pada produk impor akan semakin tak terhindarkan.
Fajar berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk memberikan kepastian pasokan. "Pemerintah diharapkan bisa melakukan pendataan dengan benar dan melakukan crosscheck. Faktanya, utilitas industri terus menurun dan PHK semakin banyak," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
Terkini
-
Bidik Sektor Strategis, Anthony Leong Siap Tarung di Bursa Calon Ketum HIPMI
-
Bahlil Sebut Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi Masih Dikalkulasi
-
BRI Life Incar Pasar Kesehatan Premium
-
Kejar Target Modal dari Bank Indonesia, CASH Siapkan Rights Issue Rp237,2 Miliar
-
Prabowo Keliling ke Banyak Negara untuk Amankan Pasokan Minyak Indonesia
-
Konflik Iran-AS Mereda, Wall Street Terus Melejit
-
Prabowo Klaim Ekonomi RI Masih Kuat di Tengah Perang, Ini Datanya
-
Harga Emas Galeri 24, Antam dan UBS Naik Dua Hari Beruntun!
-
Meski Avtur Melonjak, Pemerintah Jamin Biaya Haji Tetap
-
Tak Hanya Listrik, Energi Panas Bumi Bisa untuk Ketahanan Pangan