- Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa kredit rumah dengan bunga rendah.
- Fasilitas bunga rendah juga bisa dinikmati oleh developer perumahan.
- Bagian dari 8 stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah.
Suara.com - Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memanfaatkan layanan tambahan membeli ataupun mencicil rumah dengan bunga yang lebih rendah yaitu yang semula BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan fasilitas kredit rumah dengan bunga rendah itu adalah layanan tambahan yang merupakan satu dari delapan stimulus ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah di Jakarta, Senin (15/9/2025).
"BPJS yang iuran 40 juta (orang) dan itu dikembalikan kepada mereka yang sudah bayar iuran, bisa juga dibayar untuk down payment (uang muka) pembelian perumahan sehingga, dengan demikian, ini kita turunkan bunganya," terang Airlangga.
Ia berharap pemanfaatan BPJSTK untuk pembelian rumah bisa lebih tinggi.
Airlangga melanjutkan layanan bunga rendah itu tidak hanya ditujukan kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga kepada pengembang perumahan (developer), yaitu dari semula BI rate plus enam persen menjadi BI rate plus empat persen.
Tidak hanya itu, layanan tambahan itu juga mencakup relaksasi SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan.
Biaya untuk subsidi bunga itu, Airlangga menyebutkan, disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nilainya, Airlangga menyebut, mencapai Rp150 miliar untuk kuota rumah sebanyak 1.050 unit.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menjelaskan stimulus bunga rendah untuk mencicil dan membeli rumah itu akan disalurkan melalui beberapa skema, di antaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KUR Perumahan, dan juga dana BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang telah rutin membayar iuran.
Airlangga, dalam sesi jumpa pers saat mengumumkan paket stimulus ekonomi terbaru pemerintah, menjelaskan pada tahun 2026 jumlah penerima manfaat tersebut akan ditingkatkan.
Baca Juga: Cair Lagi? Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan Lewat 3 Cara Ini
"Tahun ini ditargetkan sampai 1.000, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah," ujar Airlangga.
Menko Airlangga, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan sejumlah program stimulus ekonomi, yang tergabung dalam Paket Ekonomi 2025 "8+4+5", yaitu terdiri atas delapan program untuk tahun 2025, empat program untuk dilanjutkan pada tahun 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.
Kebijakan ekonomi terbaru itu diumumkan oleh Airlangga setelah dia bersama sejumlah menteri mengikuti rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berita Terkait
-
Pemerintah Punya Target Besar, 8 Paket Kebijakan Ekonomi Jadi 'Jurus' Capai Pertumbuhan 5,2 Persen
-
Purbaya dan Menteri Lain Menghadap Prabowo ke Istana, Bahas Stimulus Ekonomi?
-
Jenis-jenis Kredit Rumah Bank BTN: Syarat, Subsidi dan Simulasi Pembayaran
-
Apakah September Ada? Ini Cara Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan Biar Siap Cair
-
Rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan 2025 Dibuka: Syarat, Posisi yang Dibutuhkan, dan Tips Lolos Seleksi
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina