Dasco Turut Dilibatkan Prabowo Susun 3 Paket Stimulus Ekonomi 2025

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat strategis bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih plus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/9) awal pekan ini.

Agenda utama pertemuan ini adalah finalisasi dan peluncuran paket stimulus ekonomi komprehensif untuk tahun 2025.

Hal itu dinilai sebagai langkah krusial yang dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat.

Selain Dasco dari unsur legislatif, rapat tersebut dihadiri pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kehadiran mereka mengisyaratkan sinergi kuat antara pemerintah dan parlemen untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan mulus dan tepat sasaran.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, melalui keterangan resminya, mengonfirmasi fokus utama dari pertemuan tersebut.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen penuh untuk mengeksekusi program-program yang berpihak langsung pada rakyat.

"Dalam pertemuan tersebut membahas program prioritas guna memastikan stimulus ekonomi dan pelaksanaan program kerakyatan berjalan cepat dan memenuhi target yang direncanakan Pemerintah," tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip hari Selasa (16/9/2025).

Total 17 Program, Terbagi dalam Tiga Fase Strategis

Baca Juga: Menkeu Purbaya Bakal Sisir Pajak Kakap, Cari Kebocoran

Pemerintah tidak main-main dalam merancang stimulus ini. Paket kebijakan ini disusun secara sistematis ke dalam 17 program yang terbagi menjadi tiga fase utama: akselerasi jangka pendek, keberlanjutan jangka menengah, dan penciptaan lapangan kerja secara masif.

"Paket ekonomi itu terdiri dari 8 program akselerasi pada 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja."

Struktur ini menunjukkan visi pemerintah yang tidak hanya memberikan solusi instan, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan inklusif untuk masa depan. Turut

hadir dalam pembahasan ini adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani.

Berikut adalah rincian lengkap dari 17 program yang menjadi andalan pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian dan membuka peluang bagi masyarakat luas, mulai dari lulusan baru hingga pelaku UMKM.

8 Program Akselerasi Program 2025:

1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduated 1 tahun): Solusi bagi para lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja relevan.
2. Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata: Insentif pajak untuk membangkitkan kembali industri pariwisata.
3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025: Bantuan langsung untuk menjaga ketahanan pangan keluarga rentan.
4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun: Perlindungan sosial yang lebih terjangkau bagi para pekerja gig economy.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan: Mempermudah pekerja untuk memiliki hunian layak.
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan KemenPUPR: Membuka lapangan kerja temporer di proyek-proyek infrastruktur.
7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025: Penyederhanaan regulasi untuk mendorong iklim investasi.
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM: Modernisasi UMKM dan perbaikan lingkungan urban.

4 Program Dilanjutkan di Program 2026:

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM: Menjaga nafas para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026): Komitmen jangka panjang untuk sektor pariwisata.
3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026): Menjaga daya saing industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
4. Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU): Perluasan jaring pengaman sosial bagi pekerja informal.

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja:

1. Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih): Menggerakkan ekonomi dari level desa.
2. Replanting di Perkebunan Rakyat: Meningkatkan produktivitas sektor agrikultur.
3. Kampung Nelayan Merah Putih: Modernisasi dan pemberdayaan komunitas nelayan.
4. Revitalisasi Tambak Pantura: Mengoptimalkan potensi ekonomi perikanan darat.
5. Modernisasi Kapal Nelayan: Peningkatan teknologi untuk menunjang produktivitas nelayan.