- DPR melibatkan organisasi pengemudi dalam revisi UU LLAJ.
- Dasco memperjuangkan perpanjangan SIM B1 dan B2 gratis.
- Pemerintah didorong menyediakan rumah subsidi khusus bagi pengemudi.
Suara.com - Pimpinan DPR RI dan pemerintah secara resmi menyepakati pelibatan sejumlah organisasi pengemudi untuk masuk langsung ke dalam tim penyusun revisi UU LLAJ.
Selengkapnya, aturan hukum yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Keputusan ini bukan sekadar basa-basi politik, melainkan sebuah terobosan yang menempatkan para pelaku utama di jalanan sebagai subjek, bukan lagi objek, dalam perumusan regulasi.
Kesepakatan ini lahir dari rapat lanjutan antara pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad dengan Aliansi Pengemudi Independen (API) dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu (1/10/2025).
Dasco menegaskan, keterlibatan pengemudi dalam tim perumus adalah hal mutlak.
DPR secara spesifik telah meminta Kementerian Perhubungan untuk segera mengkoordinir pembentukan tim gabungan ini, yang akan diisi oleh perwakilan organisasi pengemudi dan anggota Komisi V DPR RI.
"Tim ini berguna dalam membantu pihak DPR dalam hal ini Komisi V, yaitu untuk melakukan revisi UU," kata Dasco.
Menurut Dasco, pelibatan langsung ini bertujuan agar aspirasi yang selama ini disuarakan oleh para pengemudi dapat didiskusikan secara mendalam dan ditemukan jalan keluar konkret untuk diakomodasi dalam naskah undang-undang.
Ia menekankan urgensi proses ini dan meminta agar revisi UU dapat segera rampung tanpa harus menunggu lama. Pimpinan DPR pun berjanji akan mengawal ketat kinerja tim ini.
Baca Juga: DPR Kejar Tayang Revisi UU LLAJ, Dasco: Target Zero ODOL 2027
"Jadi mungkin kami Pimpinan DPR akan monitoring melalui teman-teman dari Pimpinan Komisi V apakah tim ini akan berjalan sesuai kita harapkan semua," tegasnya.
Lebih dari sekadar pelibatan dalam tim teknis, pertemuan ini juga mengupas tuntas sejumlah tuntutan kesejahteraan yang selama ini menjadi mimpi para pengemudi.
Dasco membeberkan beberapa aspirasi konkret yang siap diperjuangkan oleh DPR.
Salah satu yang paling menarik perhatian adalah usulan untuk menggratiskan biaya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dan SIM B2.
Menurutnya, aspirasi ini sangat masuk akal untuk dipertimbangkan.
"Ada sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh organisasi pemudi, di antaranya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dan SIM B2 agar digratiskan, karena jumlahnya tak terlalu banyak," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
-
DPR Kejar Tayang Revisi UU LLAJ, Dasco: Target Zero ODOL 2027
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Heboh Ada Foto Presiden Prabowo di Reklame Israel, Dasco: Perlu Dicek
-
Pimpinan DPR RI Terima Draf RUU Ketenagakerjaan dari Koalisi Serikat Buruh
-
Disentil Buruh karena Lambat, DPR Janji Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Secara Terbuka
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok