Luhut: Presiden Prabowo Akan Terbitkan Keppres Utang Kereta Cepat, Tak Pakai APBN

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden atau Keppres terkait penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh, demikian disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Luhut mengatakan Prabowo bakal membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang KCIC dan memastikan bahwa pelunasan utang kereta cepat ke China itu tidak akan menggunakan APBN.

“Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth”.

Ketua DEN juga berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan sepakat bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

Terkait skema pembayaran, Luhut mengatakan penyelesaian utang KCIC akan menggunakan skema restrukturisasi, meski ia belum memastikan sumber dana untuk membayar utang. Dia pun terbuka dengan opsi membayar utang dengan dividen BUMN.

Namun, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

Ia pun mengingatkan bahwa transportasi publik tidak didesain untuk mencari keuntungan. Transportasi umum, kata dia, selalu membutuhkan subsidi pemerintah.

“Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan, selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu, harus subsidi yang betul-betul terukur,” tuturnya.

Baca Juga: Pemerintah Sedang Negosiasi Restrukturisasi Utang Kereta Cepat dengan China

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan proses penyelesaian masih dalam tahap evaluasi internal dan belum dilakukan komunikasi formal dengan pihak manapun, termasuk Kementerian Keuangan.

Rosan menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara terstruktur dan terukur. Pihaknya akan duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menentukan opsi terbaik sebelum menyampaikan hasilnya kepada publik.

Sementara Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya telah mengungkapkan dua skema yang sedang dikaji. Pertama, melalui penambahan ekuitas atau suntikan dana tambahan.

Kedua, dengan mengambil alih infrastruktur proyek dan menjadikannya aset negara, sebagaimana model kepemilikan pada industri perkeretaapian lainnya.

Sebagai catatan, total investasi proyek mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun. Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari CDB dengan bunga 2 persen per tahun.