Uang Pemda Nganggur Tembus Rp254 Triliun! Menkeu Purbaya Pusing: Pada Protes Dipotong

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyoroti kinerja pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai lambat dalam membelanjakan anggaran. Purbaya mengungkapkan, jumlah dana Pemda yang 'menganggur' di bank daerah mencapai angka fantastis, padahal mereka protes saat anggaran pusat dipotong.

"Kan saya salurkan uang pemerintah pusat, tahun depan anggaran ada efisiensi, di mana anggaran ke daerah saya kurangin. Mereka datang ke saya marah-marah, 'wah kenapa dipotong?' Mereka enggak kekurangan uang, bahkan kelebihan," ujar Purbaya dalam acara '1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran', Kamis (16/10/2025).

Purbaya membeberkan data yang mengejutkan. Per Agustus 2025, total dana pemerintah daerah yang masih mengendap di bank daerah tercatat sebesar Rp254 triliun.

"Itu sekarang bulan Agustus (2025) punya Rp254 triliun. Nganggur di perbankan mereka, di bank-bank daerah,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi ini bukan fenomena baru. Pada Desember 2023, dana yang belum terserap mencapai Rp103,9 triliun, dan pada Desember 2024 masih tersisa Rp92 triliun. Meskipun para Pemda selalu berjanji akan menyerap anggaran sepenuhnya, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

"Jadi harusnya kalau saya potong tuh enggak apa-apa, harusnya, tapi mereka protes, wah uang saya kurang," keluh Purbaya.

Tidak hanya di daerah, Purbaya juga menyoroti adanya 'uang nganggur' di tingkat pemerintah pusat. Ia mencurigai adanya dana besar yang tersimpan dalam bentuk deposito berjangka. Angka ini melonjak dari Rp204 triliun pada Desember 2023 dan 2024, menjadi Rp285,6 triliun per Agustus 2025.

"Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi, jangan sampai uang nganggur juga punya saya (milik pemerintah pusat) di perbankan," tegasnya.

Purbaya mengaku akan menelusuri kejelasan dana-dana yang mengendap ini. Ia bahkan curiga ada ketidakjujuran dari jajarannya. "Tapi kalau saya tanya anak buah saya, enggak tahu tuh uang apa. Mungkin pada ngibul ya, kalau kita uang apa itu? Nanti kita kejar. Dia enggak akan ngaku," ujarnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Bakal Hapus Kredit Macet di Bawah Rp1 Juta

Komitmen Menkeu: Memastikan Uang Dibersihkan dan Dibelanjakan
Purbaya menegaskan, tujuan utamanya bukan untuk memotong anggaran, tetapi untuk memastikan uang tersebut dibelanjakan tepat waktu demi pertumbuhan ekonomi daerah.

"Jadi, kita tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian. Yang saya inginkan bukan motong uang mereka, tapi memastikan uangnya dibelanjakan tepat waktu supaya daerahnya tumbuh," pungkas Purbaya.