Bos Danantara Tegaskan Belum Ada Opsi yang Diambil dalam Pelunasan Utang Kereta Cepat

Suara.com - CEO Danantara Rosan Roeslani buka suara terkait pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden atau Keppres untuk menyelesaikan utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. 

Dia menyebut, saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Kami sedang melakukan penggajian opsi ini, ya. Untuk penyelesaian KCIC, opsi-opsi ini sedang kami kaji. Dan kalau opsi itu, pengkajian itu sudah selesai, kami akan paparkan ke semua kementerian terkait," ujar Rosan kepada wartawan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Adapun lembaga terkait itu di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

"Jadi kami akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi, oh, problem lagi," ujarnya. 

Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi menambahkan, persoalan itu bukan hanya terkait masalah keuangan. Untuk itu Rosan mengaku mereka juga berkomunikasi dengan pemerintah China. 

"Karena ini juga buat mereka (China) menjadi hal yang sangat penting. Karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu. Jadi, tolong bersabar," ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Luhut menyebut penyelesaian utang Woosh tingga menunggu Presiden Prabowo menerbitkan Keppres. 

"Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut usai agenda 'Satu tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth' di Jakarta. 

Baca Juga: Investasi Naik 13,9 Persen di Q3 2025, Serap 686.478 Tenaga Kerja

Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Rosan sebagai CEO Danantara. Mereka sepakat penyelesaian utang itu harus ditangani bersama. 

Terkait skema pembayaran, Luhut mengatakan penyelesaian utang KCIC akan menggunakan skema restrukturisasi, meski ia belum memastikan sumber dana untuk membayar utang. Dia pun terbuka dengan opsi membayar utang dengan dividen BUMN.

Namun, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.