Suara.com - Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra), sebuah program tambahan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan nominal Rp 900.000 resmi disalurkan.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
BLT Kesra ini diharapkan menjadi penopang daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah tekanan global.
Bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2025.
Dengan demikian, total dana yang dicairkan sekaligus kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat adalah Rp900.000.
Secara nasional, program bantuan tambahan ini menargetkan 35,49 juta keluarga, yang jika dihitung dengan asumsi empat anggota per keluarga, dapat menjangkau sekitar 140 juta jiwa.
Penerima BLT Rp900 Ribu Tidak Kehilangan Hak Bansos Lain
Salah satu kabar baik bagi masyarakat adalah kepastian bahwa penerimaan BLT Kesra (Rp900.000) ini tidak akan menggugurkan hak KPM untuk tetap menerima bantuan sosial (bansos) reguler lainnya yang sudah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako.
Penerima BLT Kesra ditentukan berdasarkan data desil 1 hingga 4 Sensus Ekonomi Nasional, yang merupakan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.
Baca Juga: Pemerintah Tambah Stimulus Jumbo Rp46,2 Triliun, Ada BLT untuk 35 Juta Penerima dan Magang Berbayar!
Pemerintah mengklaim telah melakukan validasi data dan mekanisme verifikasi berlapis untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih dengan program sosial lainnya.
Jadwal dan Mekanisme Pencairan BLT
Pencairan dana BLT Kesra dijadwalkan dimulai pada Senin, 20 Oktober 2025. Penyaluran bantuan akan dilakukan melalui dua jalur utama:
Bank Himbara: Dana akan disalurkan melalui jaringan bank milik negara (Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI) untuk sekitar 18,3 juta keluarga.
PT Pos Indonesia: Sementara itu, PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan kepada 17,2 juta keluarga penerima, baik melalui pengambilan langsung di kantor pos maupun pengiriman ke rumah KPM.
Masyarakat diimbau untuk proaktif memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial atau pemerintah daerah setempat terkait jadwal pasti dan mekanisme pengambilan BLT Rp900.000 di wilayah masing-masing.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- Mathew Baker Masih Dianggap Milik Australia meski Dipanggil Timnas Indonesia Senior
- Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
- 5 Bedak Padat Mengandung SPF, Praktis untuk Touch Up Sekaligus Lindungi Kulit dari Matahari
Pilihan
-
Lucky Hakim Dinobatkan Sebagai Bupati Terbaik, Wakilnya Malah Jadi Tersangka
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
Terkini
-
Cegah Kebocoran Cukai, Purbaya Siapkan Mesin Canggih Pendeteksi Produksi Rokok
-
Stok Minyak Dunia Menipis, OPEC+ Mau Tambah Produksi: Harga Siap Melonjak?
-
BTN Sukses Tekan Rasio Kredit Bermasalah, Transformasi Loan Factory Perkuat Kualitas Kredit Baru
-
Berawal dari Keterbatasan, Kini Omzet UMKM Ini Meroket Berlipat
-
Transaksi Syariah Bank Mega Syariah Melonjak 89 Persen, Ini Pendorongnya
-
Purbaya Targetkan Penerimaan Pajak Tumbuh 20,5 Persen di 2026
-
Purbaya Bingung Ekonomi RI Dibilang Masuk Masa Resesi
-
8 Pinjol Masuk Pengawasan Khusus, Izin Usaha Terancam Dicabut
-
Analis: Isu Pergantian Gubernur BI Picu Kekhawatiran Investor Global, Risikonya Besar
-
Isu Reshuffle Menkeu-Gubernur BI, INDEF Ingatkan Risiko Ekonomi RI Terguncang