-
AHY minta fokus pindah ke rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
-
Presiden Prabowo sedang pikirkan opsi penyelesaian utang Whoosh yang berkelanjutan.
-
Masalah utang Whoosh tidak boleh menghambat pengembangan konektivitas berikutnya.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta semua pihak harus berpindah untuk tidak melulu mengurusi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh
Menurutnya, saat ini opsi penyelesaian utang proyek prestisius itu tengah dipikirkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Sehingga, semua pihak harus menunggu keputusan presiden.
Harusnya, saat ini semua pihak harus tertuju pada rencana besar yaitu Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
"Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya." ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta yang dikutip, Selasa (21/10/2025).
AHY melanjutkan, jangan sampai permasalahan utang, banyak pihak lupa untuk mengurusi rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
"Memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya," imbuhnya.
Terkait opsi, AHY menegaskan, sampai saat ini, belum ada keputusan yang akan dijalankan pemerintah. Dia bilang, opsi itu masih dibahas oleh semua pihak baik dari pemerintah, Danantara, hingga PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta tentunya pihak China.
"Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya," katanya.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani buka suara terkait pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden atau Keppres untuk menyelesaikan utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.
Baca Juga: Ignasius Jonan Sekarang Menjabat Apa? Ingat Lagi Katanya Soal Kereta Cepat
Dia menyebut, saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kami sedang melakukan penggajian opsi ini, ya. Untuk penyelesaian KCIC, opsi-opsi ini sedang kami kaji. Dan kalau opsi itu, penggajian itu sudah selesai, kami akan paparkan ke semua kementerian terkait," ujar Rosan kepada wartawan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
Terkini
-
Kriteria yang Tidak Layak Menerima Bantuan Meski Terdaftar di DTSEN
-
Dana P2P Lending PT Dana Syariah Indonesia Cuma 0,2 Persen, Tata Kola Semrawut?
-
Diversifikasi Bisa Jadi Solusi Ketahanan Pangan, Kurangi Ketergantungan Luar Daerah
-
Dasco Bocorkan Pesan Presiden Prabowo: Soal UMP 2026, Serahkan pada Saya
-
Pertamina Pasok 100.000 Barel BBM untuk SPBU Shell
-
Bitcoin Banyak Dipakai Pembayaran Global, Kalahkan Mastercard dan Visa
-
Purbaya Mau Ubah Skema Distribusi Subsidi, Ini kata ESDM
-
Menkeu Purbaya Pertimbangkan Tambah Anggaran TKD ke Pemda 2026, Ini Syaratnya
-
Peserta Asuransi Kesehatan Swasta Harus Ikut Bayar Biaya RS Mulai Januari 2026
-
Bioekonomi Jadi Strategi Kunci Transformasi RI 2045, Apa Itu?