- Menkeu Purbaya menegaskan, data mengenai dana mengendap di bank yang ia ungkapkan bukan karangan, melainkan berasal dari sumber yang sangat kredibel yakni Bank Indonesia (BI).
- Polemik ini semakin memanas setelah Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden Jokowi, membantah data Menkeu Purbaya.
- Menkeu Purbaya juga menyentil Dedi Mulyadi terkait dana Pemprov Jawa Barat yang mengendap sebesar Rp4,17 triliun. Ketika KDM meragukan data tersebut, Purbaya melontarkan sindiran tajam.
Suara.com - Isu mengenai triliunan Rupiah dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank daerah memicu polemik sengit. Setelah mendapat bantahan keras dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan sebelumnya menyindir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap bersikukuh pada datanya.
Menkeu Purbaya menegaskan, data mengenai dana mengendap di bank yang ia ungkapkan bukan karangan, melainkan berasal dari sumber yang sangat kredibel yakni Bank Indonesia (BI).
"Itu data dari BI, itu dicek sama BI. Harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana, dana di perbankan mereka," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Polemik ini semakin memanas setelah Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden Jokowi, membantah data Menkeu Purbaya. Purbaya sebelumnya menyebut dana Pemda Sumatera Utara yang mengendap di bank mencapai Rp3,1 triliun.
Namun, Bobby mengklaim bahwa saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Sumut saat ini hanya sebesar Rp990 miliar.
"Hari ini saldonya di sana ada Rl 990 miliar. Jadi coba apakah kami salah input, atau seperti apa, yang disampaikan Pak Menteri Rp3,1 triliun," ungkap Bobby. Ia bahkan meminta publik untuk mengecek langsung saldo di Bank Sumut.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya juga menyentil Dedi Mulyadi terkait dana Pemprov Jawa Barat yang mengendap sebesar Rp4,17 triliun. Ketika KDM meragukan data tersebut, Purbaya melontarkan sindiran tajam.
"Mungkin anak buahnya juga ngibulin dia," kata Purbaya, seraya menegaskan bahwa data yang dimilikinya berasal dari laporan rutin bank sentral, yang juga mirip dengan data Kementerian Dalam Negeri.
Kini, bola panas kembali ke tangan para pemimpin daerah. Menkeu Purbaya meminta para Gubernur yang merasa datanya berbeda untuk memeriksa ulang ke Bank Indonesia, menegaskan bahwa data dari bank sentral seharusnya yang paling akurat dan benar. "Laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral. Harusnya itu yang betul," tegasnya.
Baca Juga: Usai Dedi Mulyadi, Giliran Bobby Nasution Disentil Menkeu Purbaya
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp 123,8 Triliun di Mei 2026, Purbaya Klaim Manufaktur Mulai Kuat
-
Bea Keluar Batubara Belum Layak Dibahas Saat Ini
-
Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026
-
Satu Seperempat Abad Melayani Negeri, PT Pegadaian Konsisten Terdepan Melayani Masyarakat
-
Biaya Jualan di e-commerce Berubah Total? Ini Penjelasan PMSE yang Resmi Berlaku
-
Rupiah Semakin Tak Bernilai, Indonesia Barter Baja dan Bahan Baku Tekstil dengan Filipina
-
AS Siapkan Tarif Baru 10 Persen, Mendag Optimis Ekspor Indonesia Meroket
-
Sah! RI Bakal Impor 150 Juta Barel Minyak Rusia Lewat Lemigas Hingga Akhir 2026
-
Asing Borong Tombol Jual, Saham BCA Rontok Hampir 40% Sejak Awal Tahun
-
Bahlil: Harga LNG Naik Bukan Hanya di Indonesia