Menko Zulhas Akui Minta Bantuan TNI Berantas Tengkulak Ditingkat Petani

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui memang pengepul atau tengkulak masih jadi momok bagi petani. Bahkan, kehadiran tengkulak justru yang membuat adanya disparitas harga gabah di tingkat petani.

Menurut Zulhas, Presiden telah menetapkan harga gabah di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram.

Harga itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pendagaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Namun, Ia menyebut gempuran tengkulak tetap menghampiri petani, sehingga harga tersebut tidak bisa diterima petani. Maka dari itu, Zulhas akan meminta bantuan aparat TNI untuk menindak tengkulak tersebut.

"Petani makmur saya minta inpres lagi, sama Presiden. Kalau dulu harganya Rp 6.000- Rp 5.000, gabah dinaikkan menjadi Rp 6.500," ujarnya di Menara Bank Mega, Jakarta yang dikutip, Rabu (29/10/2025).

"Rp 6.500 nggak bisa berjalan, nggak gampang juga, karena tengkulak di daerah luar biasa juga, maka ini kita minta bantuan TNI memang," sambung Zulhas.

Kendati demikian, belakangan ia menjamin, harga gabah ditingkat petani sudah sesuai dengan Inpres tersebut yakni sebesar Rp 6.500 per kg.

Bahkan, bilang Zulhas, ada jaminan dari pemerintah, jika memang petani tidak mendapatkan harga Rp 6.500 per kg, maka akan diganti rugi.

Mantan Menteri Perdagangan ini melanjutkan, sebelum pemerintah mengatur, harga gabah ditingkat petani itu ugal-ugalan di tangan tengkulak.

Baca Juga: Pemerintah Klaim Petani Bisa Cuan Gara-gara Program BBM E10

"Kemudian harga. Harga Rp 5.500 gabah 1 kilo. Petani terima Rp 4.000. Tengkulaknya luar biasa. Di daerah-daerah itu. Nah terus kalau begitu petani bagaimana semangat? Gak untung. Ya kalau gak untung gimana? Kurang. Ya kasih beras 20 kilo. Kurang lagi. Kasih bantuan 300 ribu. Itu oke," ucapnya.

Berawal dari masalah itu, alhasil pemerintah mencari jalan keluar dengan mengatur pembelian harga gabah di tingkat petan.

"Tapi kita inginkan rakyat kita produktif kan. Pemberdayaan intinya. Jadi secara singkat setelah kita pelajari itu maka kita perlu aturan-aturan yang baru," pungkasnya.