-
Operasi 20 PLTU berbahaya rugikan ekonomi negara hingga Rp 1.822 triliun.
-
Pemerintah pertaruhkan 156.000 nyawa akibat risiko kematian dini PLTU.
-
Riset sarankan pensiun dini PLTU segera dilakukan demi selamatkan keuangan negara.
Suara.com - Pemerintah hingga kini masih galau untuk memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Sikap galau dinilai justru membahayakan ratusan ribu nyawa dan merugikan perekonomian nasional.
Hal itu berdasarkan temuan riset yang dilakukan Trend Asia, Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) yang termuat dalam laporan berjudul 'Toxic Twenty: Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia'.
Riset tersebut, merangkum 20 PLTU yang dianggap paling berbahaya. Sebanyak 20 PLTU itu tersebar di sejumlah wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.
Berdasarkan analisis dua lembaga itu menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP), diperkirakan negara akan mengalami kerugian sebesar Rp1.822 triliun.
Angka itu diperoleh berdasarkan perhitungan akumulatif operasional 20 PLTU paling berbahaya hingga 2050.
Peneliti Celios, Atina Rizqiana memerinci kerugian ekonomi per tahun pada masa mendatang mencapai Rp 52,4 triliun, dan berkurangnya pendapatan masyarakat secara agregat sebesar Rp 48,4 triliun.
Selain itu, janji Prabowo-Gibran terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja juga akan jauh panggang dari api.
"Sebab, riset ini mendapati sebanyak 1,45 juta tenaga kerja akan berkurang dari terus beroperasinya 20 PLTU paling berbahaya tersebut," ujar Atina saat peluncuran laporan mereka di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Selasa (4/10/2025).
Baca Juga: Pengamat Energi Nilai Implementasi 'Co-Firing' untuk Transisi PLTU Secara Bertahap
Angka itu, katanya, akumulasi dari tergerusnya lahan pertanian subur, perkebunan dan perikanan yang terdampak pencemaran lingkungan dari PLTU.
"Kehadiran PLTU tidak hanya memberikan dampak negatif secara makro terhadap perekonomian, tapi juga menghancurkan ekonomi di sektor-sektor strategis yang selama ini menjadi mata pencaharian warga," ujar Atina.
Di lain sisi, dengan masih beroperasinya 20 PLTU tersebut, pemerintah dianggap sedang mempertaruhkan 156.000 nyawa yang dapat mengalami kematian dini.
Analis dari Crea, Katherine Hasan mengungkap dispersi cemaran polusi terhadap kesehatan masyarakat akibat pembakaran energi fosil di PLTU, di antaranya meliputi kelahiran prematur, kelahiran dengan berat badan kurang, kunjungan ruang gawat darurat, asma pada anak, stroke, tahun-tahun yang dijalani dengan disabilitas, ketidakhadiran bekerja hingga kematian dini.
Perhitungan dampak tersebut merupakan kumulatif historis (2000-2025) dan proyeksi kumulatif di masa depan (2026-2050).
"Belakangan, kita sering mendengar berita kenaikan angka akibat ISPA di Jakarta pada tahun 2025. Salah satu penyebab dari ISPA yakni cemaran polutan lintas batas dari PLTU batu bara di sekitar Jakarta," kata Katherine.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Kementerian PU Uji Coba Pengaliran Air di Daerah Irigasi Jambo Aye
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI