54 SPBU Disanksi dan 3.500 Kendaraan Diblokir Pertamina Akibat Penyelewengan BBM

Suara.com - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menunjukkan ketegasan dalam upaya penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

Sejak awal tahun 2025, Pertamina Regional Sumbagut telah mengambil tindakan keras berupa pemblokiran terhadap 3.500 nomor polisi (nopol) kendaraan di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Pemblokiran ini dilakukan karena kendaraan-kendaraan tersebut terindikasi kuat melakukan penyelewengan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Sales Area Manager (SAM) Retail Sumatera Barat Pertamina Patra Niaga, Fakhri Rizal Hasibuan, di Padang pada Minggu (9/11/2025) menjelaskan bahwa pemblokiran ini merupakan hasil dari monitoring digital yang berkelanjutan.

"Pemblokiran tersebut dilakukan berdasarkan hasil monitoring digital yang menunjukkan adanya aktivitas transaksi tidak wajar di sejumlah SPBU," kata Fakhri, dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, pemblokiran yang dilakukan melalui sistem digitalisasi MyPertamina ini adalah langkah proaktif Pertamina untuk memastikan subsidi energi benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak, bukan kepada oknum penyeleweng.

Selain menindak pengguna kendaraan yang nakal, Pertamina juga tidak segan memberikan sanksi dan pembinaan kepada lembaga penyalur yang terbukti melanggar aturan.

Sepanjang tahun 2025, Pertamina telah memberikan surat peringatan, sanksi, dan pembinaan kepada 54 SPBU di wilayah Sumbar yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM.

Fakhri menjelaskan, tindakan ini merupakan bentuk penegakan aturan serta bagian dari upaya pengawasan ketat Pertamina terkait distribusi BBM bersubsidi.

Baca Juga: ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM untuk SPBU Swasta, Kemungkinan Naik

Jenis sanksi yang diberikan bervariasi, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan:

Teguran
Surat Peringatan
Penghentian pasokan BBM sementara

"Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan operasional secara transparan, tertib dan sesuai ketentuan," ujar Fakhri.

Indikasi penyaluran BBM yang tidak wajar atau tidak tepat sasaran ini, menurut Fakhri, ditemukan berdasarkan sistem monitoring digital Pertamina, baik dari skala volume penyaluran maupun pola transaksinya.

Ia mencontohkan, salah satu indikasi yang ditemukan adalah adanya transaksi BBM bersubsidi yang dilakukan secara berulang dan setiap hari oleh nopol yang sama.