Debt Collector Makin Meresahkan, OJK Siap Beri Sanksi

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau agar debitur bersikap kooperatif dalam menghadapi kewajiban pembayaran utang.

Hal ini agar terhindar dari debt collector atau penagih utang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari mengatakan, banyak mendapatkan keluhan terkait keberadaan debt collector yang meresahkan.

Tentunya, OJK bakal berikan sanksi ke pelaku jasa keuangan jika debt collector melanggar aturan.

"Kita POJK 22, memberikan batasan-batasan yang strick ya, debt collector itu boleh apa, tidak boleh apa. Nah, kemudian banyak yang, terus apa yang dilakukan? Pertama, regulasi. Kedua, kita memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku usaha jasa keuangan," katanya di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Dia pun mengatakan, banyaknya debitur yang mendapatkan kunjungan dari debt collector dikarenakan menghindar dari pembayaran tagihan.

Hal itu yang berpotensi memicu penanganan oleh debt collector atau penagih utang.

"Kalau memang tidak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota. Itu dibilang konsumen tidak beritikad baik,” bebernya.

Dia pun menambahkan kasus masyarakat berhadapan dengan debt collector umumnya terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi.

Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha Pinjaman PT Crowde Membangun Bangsa

Menurutnya, konsumen dan PUJK sama-sama punya kewajiban yang harus dijalankan. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat kooperatif terhadap tagihannya.

"Konsumen sama PUJK itu kan sama-sama punya kewajiban. PUJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Salah satu kewajiban konsumen adalah membayar utangnya kan," imbuhnya.

Wanita yang biasa disapa Kiki ini menyarankan kepada debitur yang kesulitan bayar untuk langsung berkomunikasi dengan perusahaan meminta restrukturisasi.

Hal ini justru memberikan kemudahan bagi debitur dan kreditur tanpa harus menggunakan debt collector.

"Itu dibilang konsumen tidak beri tiket baik.Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya, bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa diterima," tandasnya.