Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!

Suara.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) buka suara mengenai keterlibatannya dalam proses merger Grab dan Goto.

Keterlibatan Danantara ini diungkapkan oleh Menteri Sekertaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi.

Dalam hal ini, Chief Investment Officer (CIO) BP Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan, aksi meger tersebut perlu memperhitungkan aspek business-to-business (B2B).

"Kalau soal itu nanti kita serahkan balik ke perusahaan masing-masing. Pemerintah sudah memberikan masukan. Kita sudah mengikuti masukan dari pemerintah. Yang terpenting adalah unsur b to b. Mereka harus ikuti b to b," katanya usai pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

Dia pun mendukung aksi merger Goto dan Grab. Namun, juga harus memperhitungkan sisi bisnis yang bakal didapatkan oleh pemerintah.

"Kita akan support. Kita lihat dari sisi komersial return harus ada tapi kita mendengar masukan pemerintah itu sangat baik inginnya. Kita fokus b to b antar kedua perusahaan," jelasnya

Dia menambahkan, proses merger ini perlu dilakukan dengan kehati-hatian.

Pasalnya, Grab dan GOTO merupakan perusahaan terbuka yang tercatat dalam bursa saham.

"Jangan lupa mereka berdua perusahaan Tbk jadi harus hati-hati ngomongnya," jelasnya.

Baca Juga: Danai Proyek Peternakan Ayam Rp 20 Triliun, Danantara Mau Lapor ke DPR

Sebagai informasi, Emiten teknologi raksasa Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), memberikan tanggapan resmi terkait isu yang beredar luas di media mengenai potensi penggabungan usaha atau transaksi besar lainnya dengan kompetitor regionalnya, Grab.

GoTo menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan atau kesepakatan resmi apa pun terkait spekulasi tersebut.

Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GoTo, RA Koesoemohadiani, mengeluarkan pernyataan tertulis pada Senin (10/11/2025).

"Menanggapi spekulasi media terkait potensi transaksi antara GoTo dan Grab, GoTo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut. GoTo berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah," ungkap Koesoemohadiani.