- Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada Oktober 2025, inflasi pangan meningkat menjadi 6,59 persen.
- Harga beberapa komoditas bahan pokok termasuk cabai merah dan telur ayam mulai naik.
- BI memperkirakan pada tahun 2025-2026 mendatang inflasi secara keseluruhan masih akan terjaga rendah dalam sasaran 2,5 persen.
Suara.com - Bank Indonesia (BI) mewaspadai inflasi pangan yang sudah mulai meningkat, yang ditandai dengan naiknya harga-harga bahan makanan dalam beberapa waktu terakhir.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada Oktober 2025, inflasi pangan meningkat menjadi 6,59 persen. Peningkatan ini terjadi di komoditas bahan pokok seperti cabai merah, dan telur ayam.
"Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana terus menjaga inflasi kelompok volatile food, harga-harga pangan yang bergejolak yang pada beberapa waktu terakhir itu meningkat, yang pada Oktober lalu 6,59 persen terutama karena ada beberapa komoditas bahan pokok termasuk cabai merah, telur ayam yang lain-lain," kata Perry dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/11/2025).
Untuk itu, BI bersama pemerintah terus menjaga inflasi agar tetap stabil. Hal ini agar kelompok bahan pokok tidak mengalami kenaikan yang cukup besar.
"Kondisi ini memerlukan koordinasi lebih lanjut antara BI dan juga pemerintah pusat dan daerah,” bebernya.
Dia memperkirakan pada tahun 2025-2026 mendatang inflasi secara keseluruhan masih akan terjaga rendah dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 perse persen. Demikian, juga ekspektasi inflasi yang terjangkar, dan juga inflasi impor yang terkendali.
"Tentu saja terkendalinya inflasi itu memerlukan koordinasi yang lebih erat di tim pengendalian inflasi baik pusat, daerah dan implementasi dari gerakan nasional pengendalian inflasi pangan," imbuhnya
Dia pun menambahkan tahun ini inflasi dunia diperkirakan 4,3 persen dan tahun depan ada turun menjadi 4,1 persen. Kenaikan inflasi inti ini disebabkan oleh gejolak ekonomi dunia yang masih berlanjut.
"Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan terutama inflasi yang tinggi ini mempengaruhi bagaimana kecepatan dan waktu penurunan suku bunga kebijakan di berbagai negara," tandasnya.
Baca Juga: Bank Indonesia Siaga Jaga Rupiah, Pelemahan Bersifat Temporer
Berita Terkait
-
Permintaan Naik, BI Prediksi Penjualan Eceran Kian Meningkat Akhir 2025
-
QRIS Indonesia Siap Tembus Korea Selatan, Digunakan Tahun Depan!
-
Survei BI : Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat di Bulan Oktober
-
Sebut Bukan Urusannya! Menkeu Purbaya Lempar Bola Panas Redenominasi ke Bank Sentral
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Tahun 2025, Update Terbaru OJK Desember
-
Daftar Bank yang Tutup dan 'Bangkrut' Selama Tahun 2025
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas