- Menteri Purbaya menegaskan kebijakan redenominasi rupiah tidak akan dilaksanakan tahun ini maupun tahun depan.
- Purbaya menyebut kewenangan pelaksanaan redenominasi sepenuhnya berada di BI.
- Meskipun kewenangan eksekusi di tangan Bank Sentral, Purbaya sebelumnya sempat menuangkan rencana besar redenominasi melalui PMK yang ia terbitkan.
Suara.com - Kabar mengenai rencana penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi kembali mencuat, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menepis spekulasi bahwa kebijakan ambisius itu akan dieksekusi dalam waktu dekat.
Purbaya menegaskan, wewenang pelaksanaan redenominasi sepenuhnya berada di tangan Bank Sentral (Bank Indonesia), dan tidak akan dilakukan tahun ini maupun tahun depan.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat berkunjung ke Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (10/11/2025), di tengah kehadirannya untuk sosialisasi arah kebijakan ekonomi.
“Itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya,” kata Purbaya dikutip Antara.
Ketika didesak mengenai kepastian waktu pelaksanaan, Purbaya kembali melempar bola ke Bank Sentral. "Tidak tahun depan, saya tidak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral," tegasnya.
Meskipun kewenangan eksekusi di tangan Bank Sentral, Purbaya sebelumnya sempat menuangkan rencana besar redenominasi, yaitu mengubah Rp1.000 menjadi Rp1, ke dalam dokumen internal Kemenkeu. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
Langkah ini menunjukkan bahwa secara visi, Kemenkeu tetap mendukung kebijakan penyederhanaan mata uang untuk efisiensi transaksi, namun implementasinya harus menunggu momen yang tepat dan keputusan dari otoritas moneter.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya justru menarik perhatian audiens, khususnya mahasiswa Unair, ke agenda utama pemerintah saat ini yakni percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya memproyeksikan target pertumbuhan yang sangat optimistis, menargetkan ekonomi nasional bisa mencapai 6 persen tahun depan, dan terus meningkat hingga 6-7 persen di tahun keempat pemerintahan.
Baca Juga: Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
"Nanti ada suatu saat, mungkin berapa tahun lagi, bisa mencapai 8 persen," ujarnya penuh keyakinan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Emas Antam Terus Diobral, Hari Ini Harganya Rp 2.810.000/Gram
-
Rupiah Berbalik Melemah, Dolar AS Naik ke Level Rp16.935
-
Laba Bersih DEWA Tembus Rp4,3 Triliun, Naik 1.324 Persen dari Estimasi Awal
-
Pasar EPC Energi Surya Diprediksi Tembus Rp133 Triliun, Peluang Ekonomi Hijau Makin Besar
-
IHSG Masih Jeblok di Jumat Pagi, Diproyeksikan Terus Melemah
-
Malaysia Pangkas Kuota BBM Subsidi RON 95 Mulai April 2026, Ini Dampaknya bagi Konsumen dan Ekonomi
-
Sinyal Damai Tak Jelas, Wall Street Langsung Anjlok 2%
-
Ketegangan Perang Reda, Harga Minyak Dunia Turun Tipis
-
Ekonomi Syariah RI Melesat, Aset Permata Bank Tembus Rp10.257 Triliun
-
IESR: Elektrifikasi Jadi Tameng APBN dari Kenaikan Harga Minyak