- Menteri Purbaya menegaskan kebijakan redenominasi rupiah tidak akan dilaksanakan tahun ini maupun tahun depan.
- Purbaya menyebut kewenangan pelaksanaan redenominasi sepenuhnya berada di BI.
- Meskipun kewenangan eksekusi di tangan Bank Sentral, Purbaya sebelumnya sempat menuangkan rencana besar redenominasi melalui PMK yang ia terbitkan.
Suara.com - Kabar mengenai rencana penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi kembali mencuat, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menepis spekulasi bahwa kebijakan ambisius itu akan dieksekusi dalam waktu dekat.
Purbaya menegaskan, wewenang pelaksanaan redenominasi sepenuhnya berada di tangan Bank Sentral (Bank Indonesia), dan tidak akan dilakukan tahun ini maupun tahun depan.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat berkunjung ke Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (10/11/2025), di tengah kehadirannya untuk sosialisasi arah kebijakan ekonomi.
“Itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya,” kata Purbaya dikutip Antara.
Ketika didesak mengenai kepastian waktu pelaksanaan, Purbaya kembali melempar bola ke Bank Sentral. "Tidak tahun depan, saya tidak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral," tegasnya.
Meskipun kewenangan eksekusi di tangan Bank Sentral, Purbaya sebelumnya sempat menuangkan rencana besar redenominasi, yaitu mengubah Rp1.000 menjadi Rp1, ke dalam dokumen internal Kemenkeu. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
Langkah ini menunjukkan bahwa secara visi, Kemenkeu tetap mendukung kebijakan penyederhanaan mata uang untuk efisiensi transaksi, namun implementasinya harus menunggu momen yang tepat dan keputusan dari otoritas moneter.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya justru menarik perhatian audiens, khususnya mahasiswa Unair, ke agenda utama pemerintah saat ini yakni percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya memproyeksikan target pertumbuhan yang sangat optimistis, menargetkan ekonomi nasional bisa mencapai 6 persen tahun depan, dan terus meningkat hingga 6-7 persen di tahun keempat pemerintahan.
Baca Juga: Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
"Nanti ada suatu saat, mungkin berapa tahun lagi, bisa mencapai 8 persen," ujarnya penuh keyakinan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Perempuan Jadi Korban Jika Industri Tembakau Tertekan
-
Pemadaman Bergilir Akibat Pemangkasan RKAB Batubara oleh Kementerian ESDM
-
Hitung-hitungan Kerugian Negara dari Peredaran Rokok Ilegal
-
418 Ribu Penumpang Nikmati Diskon Kapal Feri, Kuota Masih Tersedia
-
Ternyata Kemasan Rokok Polos Melanggar Aturan
-
Prabowo Bakal Luncurkan BBM Baru, Segini Harganya
-
Begini Modus WNA Curi Emas di Wilayah Gunung Botak
-
Kemasan Rokok Polos Berisiko Gerus Penerimaan Negara hingga Puluhan Triliun
-
Patriot Bond Jadi Tempat Pencucian Uang, DPR: Insentif Menarik Investor
-
Berdampak ke Industri Kretek Lokal, Kemenperin Tolak Batas Tar dan Nikotin Rokok