- Menteri Purbaya menegaskan kebijakan redenominasi rupiah tidak akan dilaksanakan tahun ini maupun tahun depan.
- Purbaya menyebut kewenangan pelaksanaan redenominasi sepenuhnya berada di BI.
- Meskipun kewenangan eksekusi di tangan Bank Sentral, Purbaya sebelumnya sempat menuangkan rencana besar redenominasi melalui PMK yang ia terbitkan.
Suara.com - Kabar mengenai rencana penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi kembali mencuat, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menepis spekulasi bahwa kebijakan ambisius itu akan dieksekusi dalam waktu dekat.
Purbaya menegaskan, wewenang pelaksanaan redenominasi sepenuhnya berada di tangan Bank Sentral (Bank Indonesia), dan tidak akan dilakukan tahun ini maupun tahun depan.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat berkunjung ke Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (10/11/2025), di tengah kehadirannya untuk sosialisasi arah kebijakan ekonomi.
“Itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya,” kata Purbaya dikutip Antara.
Ketika didesak mengenai kepastian waktu pelaksanaan, Purbaya kembali melempar bola ke Bank Sentral. "Tidak tahun depan, saya tidak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral," tegasnya.
Meskipun kewenangan eksekusi di tangan Bank Sentral, Purbaya sebelumnya sempat menuangkan rencana besar redenominasi, yaitu mengubah Rp1.000 menjadi Rp1, ke dalam dokumen internal Kemenkeu. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
Langkah ini menunjukkan bahwa secara visi, Kemenkeu tetap mendukung kebijakan penyederhanaan mata uang untuk efisiensi transaksi, namun implementasinya harus menunggu momen yang tepat dan keputusan dari otoritas moneter.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya justru menarik perhatian audiens, khususnya mahasiswa Unair, ke agenda utama pemerintah saat ini yakni percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya memproyeksikan target pertumbuhan yang sangat optimistis, menargetkan ekonomi nasional bisa mencapai 6 persen tahun depan, dan terus meningkat hingga 6-7 persen di tahun keempat pemerintahan.
Baca Juga: Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
"Nanti ada suatu saat, mungkin berapa tahun lagi, bisa mencapai 8 persen," ujarnya penuh keyakinan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas dengan Sunroof Mulai 30 Jutaan, Kabin Luas Nyaman buat Keluarga
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil Bekas 3 Baris 50 Jutaan dengan Suspensi Empuk, Nyaman Bawa Keluarga
- 5 Motor Jadul Bermesin Awet, Harga Murah Mulai 1 Jutaan: Super Irit Bensin, Idola Penggemar Retro
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Ekonomi Global Bakal Melambat di 2026, Bagaimana Kondisi Indonesia?
-
OJK Optimis Kondisi Perbankan Indonesia Meningkat di Tahun 2026
-
Berkah Libur Panjang, Aliran Modal Asing Masuk ke Indonesia Tembus Rp3,98 Triliun
-
SIG dan Agrinas Bakal Garap Pembangunan Koperasi Merah Putih
-
2.263 Pinjol Ilegal Dibasmi! Ini Modus Penagihan Baru Debt Collector yang Harus Anda Waspadai
-
Program MBG: Bukan Pemicu Inflasi, Justru Jadi Mesin Ekonomi Rakyat
-
Pertamina Bawa Pulang Minyak Mentah Hasil Ngebor di Aljazair
-
OJK Beberkan Update Kasus Gagal Bayar P2P Akseleran
-
Relokasi Rampung, PLTG Tanjung Selor Berkapasitas 20 Mw Mulai Beroperasi
-
Pusing! Pedagang Lapor Harga Pangan Melonjak di Nataru, Cabai Rawit Tembus Rp 80.000/Kg