-
Ekonomi Indonesia dinilai belum bergairah akibat daya beli rendah dan defisit anggaran yang makin besar.
-
Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada utang, dengan rencana pinjaman Rp780 triliun pada 2026, mayoritas hanya untuk bayar bunga.
-
Menkeu Purbaya diharapkan memperbaiki kondisi melalui peningkatan penyerapan anggaran, antikorupsi, dan mendorong pertumbuhan hingga 6 persen
Suara.com - Pemerintah bakal menghadapi pekerjaan rumah yang banyak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal itu dikarenakan gejolak ekonomi global membuat ekonomi Indonesia masih belum bergairah.
Ekonom Muda Universitas Indonesia Dipo Satria Ramli, menyebutkan, ekonomi Indonesia belum bergairah dikarenakan daya beli masih rendah.
Apalagi, keputusan pemerintah Indonesia dalam membayar bunga dengan cara mengajukan pinjaman di luar negeri cukup menjadi ekonomi Indonesia bisa sulit.
Terlihat dengan pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan pemasukan yang diterima.
"Saat ini kenyataannya bahwa pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan kita. Jadi belanja pemerintah itu sangat lebih besar dari dana yang masuk, yang pajak," katanya di Youth Economic Summit (YES) 2025 di Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta Pusat, Sabtu (15/11/2025).
"Itu kan jadi ada defisit ya namanya. Jadi ada minus. Minus itu didanai oleh apa? Oleh utan. Nah, ini juga yang saat ini mungkin menjadi concern banyak orang ya," tambah dia.
Dipo Satria Ramli menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini didanai oleh utang.
Apalagi, di tahun 2026 bakal meminta pinjaman sebesar Rp 780 triliun untuk membayar bunga utang yang dimiliki Indonesia.
Baca Juga: Youth Economic Summit 2025 : Indonesia Tangkap Peluang Pekerjaan Baru untuk Kurangi Penganggur
"Contoh aja, tahun depan kita mau minjem rencana Rp780 triliun, dari Rp 780 triliun itu Rp 600 triliun hanya buat bayar bunga," katanya.
"Jadi kalau orang ngomong kan dari lubang tutup lubang, cuma dari lubang tutup lubang itu kita minjem, kita buat bayar pokok plus bunga. Saat ini kita minjem mayoritas hanya buat bayar bunga. Artinya apa? Memang kita ekonomi sedang ada kesulitan," tambahnya.
Dipo Satria Ramli menambahkan, kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa bisa memberikan kebijakan baru agar mengurangi biaya pengeluaran di Indonesia.
Pasalnya, Menkeu satu ini memiliki fokus utamanya dengan penyerapan anggaran dalam menggairahkan daya beli masyarakat Indonesia.
"Nah kalau kita lihat sekarang kan Pak Purbaya yang lagi naik daun, yang lagi ngetrend gitu. Dan itu mungkin kita harus dukung kalau dia memang fokusnya adalah penyerapan," katanya.
Salah satunya yang dilakukan Purbaya adalah memberikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 200 triliun.
Tag
Berita Terkait
-
Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat Tipis di Kuartal III 2025
-
Kadin Bakal Kawal Target Ambisius Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Prabowo
-
Ekonomi RI Melambat, Apindo Ingatkan Pemerintah Genjot Belanja dan Daya Beli
-
Ramalan Menkeu Purbaya Jitu, Ekonomi Kuartal III 2025 Melambat Hanya 5,04 Persen
-
Negara Tanggung Jawab Siap Lunasi Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung Rp 119,35 Triliun
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM