- Aktivasi akun Coretax per 16 November 2025 mencapai 3,18 juta atau baru 21,6% dari target DJP.
- Dari total itu, 599 ribu berasal dari wajib pajak badan dan sekitar 2,6 juta dari wajib pajak pribadi.
- DJP menggandeng KemenpanRB, ASN, TNI, Polri, serta perusahaan untuk percepatan aktivasi sebelum 31 Desember 2025.
Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengumumkan kalau aktivasi akun Coretax kini mencapai 3,18 juta per 16 November 2025.
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kemenkeu, Bimo Wijayanto merincikan kalau aktivasi akun Coretax dari Wajib Pajak Koperasi Badan mencapai 599 ribu.
Sementara untuk Wajib Pajak Pribadi mencapai sekitar 2,6 juta. Secara keseluruhan aktivasi akun Coretax mencapai 3,18 juta, namun masih 21,6 persen dari target DJP.
"Jadi sudah ada 3,18 juta yang sudah mengaktivasikan akunnya. kalau dari sisi persentase sekitar 21,6 persen," kata Bimo saat Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Dirjen Pajak menyebut kalau pihaknya terus melakukan kerja sama agar aktivasi dan registrasi kode otorisasi Coretax semakin tinggi. Dirinya juga menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mewajibkan itu kepada ASN, TNI, maupun Polri.
"Salah satunya ada SE Kemenpan RB yang mewajibkan semua ASN, TNI, Polri untuk segera mengaktivasi akun dan meregistrasi kode otorisasi melalui Coretax paling lambat 31 Desember 2025," lanjutnya.
Tak hanya itu, Bimo juga mengimbau masyarakat untuk membayar pajak lewat mendaftarkan secara sukarela aktivasi identitas di Coretax. Tak lupa juga kepada para perusahaan serta para pemberi kerja.
"Kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dengan wajib pajak korporasi dan juga para pemberi kerja untuk meningkatkan aktivitas pendaftaran Coretax-nya di lingkungan perusahaan masing-masing," jelasnya.
Baca Juga: Gaji PNS Naik Tahun Depan? Ini Syarat dari Kemenkeu
Berita Terkait
-
Gaji PNS Naik Tahun Depan? Ini Syarat dari Kemenkeu
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
7 Pilihan Motor Matic Irit dengan Pajak Murah Sesuai Gaji Guru
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Alasan Menkeu Purbaya Ngotot Gali Pajak dari Ekspor Emas
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
-
Target IHSG Tembus 10.000, OJK: Bukan Tak Mungkin untuk Dicapai