- Aktivasi akun Coretax per 16 November 2025 mencapai 3,18 juta atau baru 21,6% dari target DJP.
- Dari total itu, 599 ribu berasal dari wajib pajak badan dan sekitar 2,6 juta dari wajib pajak pribadi.
- DJP menggandeng KemenpanRB, ASN, TNI, Polri, serta perusahaan untuk percepatan aktivasi sebelum 31 Desember 2025.
Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengumumkan kalau aktivasi akun Coretax kini mencapai 3,18 juta per 16 November 2025.
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kemenkeu, Bimo Wijayanto merincikan kalau aktivasi akun Coretax dari Wajib Pajak Koperasi Badan mencapai 599 ribu.
Sementara untuk Wajib Pajak Pribadi mencapai sekitar 2,6 juta. Secara keseluruhan aktivasi akun Coretax mencapai 3,18 juta, namun masih 21,6 persen dari target DJP.
"Jadi sudah ada 3,18 juta yang sudah mengaktivasikan akunnya. kalau dari sisi persentase sekitar 21,6 persen," kata Bimo saat Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Dirjen Pajak menyebut kalau pihaknya terus melakukan kerja sama agar aktivasi dan registrasi kode otorisasi Coretax semakin tinggi. Dirinya juga menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mewajibkan itu kepada ASN, TNI, maupun Polri.
"Salah satunya ada SE Kemenpan RB yang mewajibkan semua ASN, TNI, Polri untuk segera mengaktivasi akun dan meregistrasi kode otorisasi melalui Coretax paling lambat 31 Desember 2025," lanjutnya.
Tak hanya itu, Bimo juga mengimbau masyarakat untuk membayar pajak lewat mendaftarkan secara sukarela aktivasi identitas di Coretax. Tak lupa juga kepada para perusahaan serta para pemberi kerja.
"Kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dengan wajib pajak korporasi dan juga para pemberi kerja untuk meningkatkan aktivitas pendaftaran Coretax-nya di lingkungan perusahaan masing-masing," jelasnya.
Baca Juga: Gaji PNS Naik Tahun Depan? Ini Syarat dari Kemenkeu
Berita Terkait
-
Gaji PNS Naik Tahun Depan? Ini Syarat dari Kemenkeu
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
7 Pilihan Motor Matic Irit dengan Pajak Murah Sesuai Gaji Guru
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Alasan Menkeu Purbaya Ngotot Gali Pajak dari Ekspor Emas
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Mudik Lebaran 2026: 16,83 juta Orang Diprediksi Serbu Jawa Timur
-
Daftar Harga Kurs Dolar Hari Ini di Mandiri, BNI, BRI dan BCA
-
Timur Tengah Membara, Harga Minyak 'Terbang' Dekati Level Tertinggi 7 Bulan
-
Harga Emas Bisa Cetak Rekor Tertinggi, Analis Ungkap Faktor Penyebabnya
-
Emas Antam Tiba-tiba Anjlok Tajam, Tapi Masih Dibanderol Rp 3 Juta/Gram
-
Petani Terancam, Wacana Pembatasan Tar-Nikotin Dinilai Bisa Ganggu Serapan Hasil Panen
-
Cetak Laba Rp68,11 Miliar, Emiten CASH Fokus di Sistem Pembayaran Digital
-
Rupiah Masih Belum Punya Tenaga, Dolar AS Masih di Level Rp16.839
-
Produsen Mie Sedaap PHK Massal Jelang Lebaran 2026 Demi Hindari Bayar THR
-
IHSG Bangkit dari Koreksi, Kembali ke Level 8.300