- Aktivasi akun Coretax per 16 November 2025 mencapai 3,18 juta atau baru 21,6% dari target DJP.
- Dari total itu, 599 ribu berasal dari wajib pajak badan dan sekitar 2,6 juta dari wajib pajak pribadi.
- DJP menggandeng KemenpanRB, ASN, TNI, Polri, serta perusahaan untuk percepatan aktivasi sebelum 31 Desember 2025.
Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengumumkan kalau aktivasi akun Coretax kini mencapai 3,18 juta per 16 November 2025.
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kemenkeu, Bimo Wijayanto merincikan kalau aktivasi akun Coretax dari Wajib Pajak Koperasi Badan mencapai 599 ribu.
Sementara untuk Wajib Pajak Pribadi mencapai sekitar 2,6 juta. Secara keseluruhan aktivasi akun Coretax mencapai 3,18 juta, namun masih 21,6 persen dari target DJP.
"Jadi sudah ada 3,18 juta yang sudah mengaktivasikan akunnya. kalau dari sisi persentase sekitar 21,6 persen," kata Bimo saat Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Dirjen Pajak menyebut kalau pihaknya terus melakukan kerja sama agar aktivasi dan registrasi kode otorisasi Coretax semakin tinggi. Dirinya juga menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mewajibkan itu kepada ASN, TNI, maupun Polri.
"Salah satunya ada SE Kemenpan RB yang mewajibkan semua ASN, TNI, Polri untuk segera mengaktivasi akun dan meregistrasi kode otorisasi melalui Coretax paling lambat 31 Desember 2025," lanjutnya.
Tak hanya itu, Bimo juga mengimbau masyarakat untuk membayar pajak lewat mendaftarkan secara sukarela aktivasi identitas di Coretax. Tak lupa juga kepada para perusahaan serta para pemberi kerja.
"Kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dengan wajib pajak korporasi dan juga para pemberi kerja untuk meningkatkan aktivitas pendaftaran Coretax-nya di lingkungan perusahaan masing-masing," jelasnya.
Baca Juga: Gaji PNS Naik Tahun Depan? Ini Syarat dari Kemenkeu
Berita Terkait
-
Gaji PNS Naik Tahun Depan? Ini Syarat dari Kemenkeu
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
7 Pilihan Motor Matic Irit dengan Pajak Murah Sesuai Gaji Guru
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Alasan Menkeu Purbaya Ngotot Gali Pajak dari Ekspor Emas
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi
-
Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC
-
Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar
-
Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal
-
Peran Influencer dalam Edukasi Aset Ekonomi Digital, Indodax Soroti Regulasi
-
Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?
-
Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama
-
Negosiasi AS - Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per Barel
-
Pasokan Gas Jawa TimurJateng Stabil, BPH Migas Pastikan Energi Industri Aman dan Optimal
-
Isu Penggeledahan Kejati, Menteri Dody Tegaskan Transparansi APBN di Kementerian PU