- Kemenkeu menerima usulan dari KemenpanRB terkait kenaikan gaji PNS/ASN tahun 2026 dan masih dikaji.
- Penentuan kenaikan gaji dipengaruhi banyak faktor, termasuk remunerasi, kinerja, produktivitas, dan kemampuan fiskal negara.
- Keputusan akhir akan dibahas bersama MenpanRB sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penataan organisasi.
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertimbangkan rencana untuk kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menerima surat usulan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
"Nanti kita lihat dan kita assess, kita diskusikan nanti," kata Purbaya saat Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu pada Kamis (20/11/2025).
Sementara itu Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman membenarkan pihaknya sudah menerima surat dari Menpan RB Rini Widyantini. Hanya saja dia masih mengkaji usulan gaji PNS lain di 2026.
"Pada intinya, kita baru saja menerima surat dari Menpan RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, kita pertimbangkan, kita belum mengambil keputusan apapun juga," katanya di sesi terpisah.
Luky menuturkan kalau penentuan gaji ASN naik atau itu tidaklah mudah dan dipengaruhi banyak faktor. Menurutnya, usulan kenaikan gaji PNS tidak bisa menjadi syarat keputusan akhir.
"Faktor yang dipertimbangkan itu banyak, ini bukan hanya simpel, simply kita naikin gaji gitu, enggak seperti itu," imbuhnya.
Dirjen Anggaran mengungkapkan, remunerasi menjadi salah satu bahan pertimbangan yang akan dibahas karena itu bagian dari penataan reformasi birokrasi.
Selain itu, pihaknya juga ingin memonitor kinerja dan produktivitas dari PNS maupun ASN. Syarat lainnya yakni kemampuan fiskal dari negara itu sendiri.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Yakin Sisa Anggaran Kementerian 2025 Lebihi Rp 3,5 Triliun
"Contohnya, kita kan selalu lihat, ini bagian dari kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi. Makanya kita kerja sama dengan Menpan RB. Kan remunerasi salah satu faktornya, elemennya," beber dia.
"Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa, dan tentu saja kita juga melihat kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yg akan kita pertimbangkan," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Menkeu Purbaya Yakin Sisa Anggaran Kementerian 2025 Lebihi Rp 3,5 Triliun
-
Sepakat dengan Purbaya, Mendag Tegaskan Bayar Pajak Tak Bisa Jadikan Impor Pakaian Bekas Legal
-
Purbaya Heran BTN Minta Tambah Dana SAL Padahal Penyerapan Minim: Aneh Juga Dia
-
Saham Bank BUMN Rontok Serempak, Investor Cuek usai Menkeu Purbaya Suntik Rp76 T
-
Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,04% Q3 2025, Belanja Pemerintah Ikut Ngegas
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
-
Target IHSG Tembus 10.000, OJK: Bukan Tak Mungkin untuk Dicapai