-
OJK tegas: bonus dan tantiem bank harus selaras dengan kinerja dan profil risiko, bisa ditunda atau ditarik kembali jika tidak sesuai.
-
Bank plat merah wajib menyesuaikan kebijakan remunerasi agar mendukung kinerja jangka panjang dan keberlanjutan usaha.
-
Pengawasan OJK ketat terhadap remunerasi variabel, memastikan keadilan, kewajaran, dan tata kelola yang baik
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai penghapusan tantiem dan bonus bank Himbara.
Hal ini seiring dengan keputusan Presiden Prabowo yang meminta tantiem disesuaikan dengan kinerja perusahaan.
Dalam hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pemberian remunerasi berupa bonus dan tantiem pengurus Bank termasuk Direksi dan Komisaris, OJK telah mengatur antara lain melalui POJK 45/POJK.03/2015.
Aturan ini tentang penerapan antara kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan surat edaran terkait.
"Remunerasi yang bersifat variabel wajib dikaitkan dengan kinerja dan risiko, serta bank dapat menunda pembayaran (malus) atau menarikkembali (clawback) remunerasi variable, sehingga pemberian remunerasi harus diselaraskan dengan kinerja bank dan profil risiko bank," katanya dalam jawaban tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (25/11/2025).
Untuk itu, OJK dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan atau besaran remunerasi dimaksud. Hal ini agar selaras dengan kinerja bank-bank plat merah.
"Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan remunerasi tetap selaras dengan kinerja jangka panjang, profil risiko, dan keberlanjutan usaha bank," ungkap dia.
Selanjutnya, mengacu pada POJK 17/2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, OJK menetapkan bahwa bank harus memiliki kebijakan remunerasi tertulis untuk direksi, komisaris, dan pegawai.
Serta, dapat dievaluasi kembali oleh OJK terhadap remunerasi variabel yang tidak sesuai prinsip kewajaran dan keadilan.
Baca Juga: Rekening Nganggur Selama Lima Tahun Masuk Kategori Dormant, Ini Kategorinya
"Hal ini dalam rangka menjaga kewajaran dan keadilan pemberian remunerasi disesuaikan pula dengankebijakan internal bank," ujar Dian.
OJK senantiasa melakukan pengawasan terhadap praktik pemberian remunerasi pengurus bank.
Dalam hal hasilevaluasi menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi, termasuk bonus dan tantiem, berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan Bank secara signifikan atau tidak sejalan denganprinsip tata kelola yang berlaku.
Berita Terkait
-
Lowongan Kerja OJK PCAM 9 dan MLE: Kualifikasi, Syarat dan Cara Pendaftaran
-
Menkeu Purbaya: Mana Pemain Saham Gorengan yang Sudah Ditangkap?
-
Prabowo Panggil Dasco 2 Kali Sepekan: Urusan Perut Rakyat Jadi Taruhan
-
Bos OJK: Ada Tiga Cara Perkuat Pasar Modal Indonesia, Ini Kuncinya
-
Bukan Tak Senang, Ini Alasan Prabowo Larang Siswa Sambut Kunjungan Presiden
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
Terkini
-
Jangan Asal Investasi! Pahami 3 Hal Ini Sebelum Uang Anda Ludes di Pasar Berjangka
-
Perkuat PT GMM, Bulog Fokus Jaga Kepercayaan dan Kemitraan dengan Petani Tebu Blora
-
Influencer Tak Lagi Dapat PPh UMKM 0,5 Persen, Purbaya: Tak Ada Lapangan Kerja
-
PT GMM Pastikan Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora Berjalan Tertib dan Kondusif
-
Profil PT MMS, Perusahaan yang Dianggap Bandel di Industri Sawit
-
5 Asosiasi Pengusaha Buka Suara soal DSI, Ingatkan Risiko Ganggu Ekspor SDA RI
-
Tak Miliki Bisnis Sawit, Ini Profil PT MMSGI
-
Danantara Bongkar Borok BUMN, Catat Penurunan Aset Hampir Rp100 Triliun
-
Jelang DSI Beroperasi, Pengusaha Kompak Minta Jaminan Kontrak Ekspor Tetap Aman
-
Setor Ratusan Triliun ke Negara, Tapi Petani Tembakau Belum Dilindungi Hukum