Apindo Nilai Janji 19 Juta Lapangan Kerja dari Prabowo Tidak Realistis

Menurutnya, dunia usaha membutuhkan situasi ekonomi yang kondusif agar bisa berekspansi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, bukan kebijakan yang justru menambah biaya produksi.

Dengan kondisi saat ini, ia menilai target penciptaan lapangan kerja tersebut layak dikaji ulang secara realistis.

“Dalam empat tahun hanya 10 juta, padahal targetnya 19 juta,” pungkasnya.

Investor Asing Hengkang

Sebelumnya Apindo juga mengatakan ketidakpastian penetapan upah minimum menjadi salah satu penyebab investor asing hengkang dari Indonesia.

Penundaan formula upah serta ketidaksesuaian jadwal penetapan disebut membuat dunia usaha kehilangan kepastian biaya produksi.

Shinta mengatakan ketidakstabilan kebijakan upah dinilai langsung memengaruhi iklim investasi.

Ia menyebut ketidakteraturan pemerintah dalam menentukan formula upah minimum membuat pelaku usaha kesulitan memastikan rencana bisnis jangka panjang.

“Ketidakpastian penetapan formula pengupahan menyebabkan dampak signifikan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/11/2025).

Baca Juga: Ekonomi RI Melambat, Apindo Ingatkan Pemerintah Genjot Belanja dan Daya Beli

Situasi tersebut mendorong peningkatan relokasi industri, baik antarwilayah di Indonesia maupun ke negara pesaing yang menawarkan stabilitas regulasi.

APINDO menyebut fenomena ini terjadi di berbagai sektor, terutama manufaktur dan padat karya.

“Ini memicu relokasi industri—baik antarwilayah di Indonesia maupun ke luar negeri seperti Vietnam, Kamboja, Bangladesh, dan Myanmar,” kata Shinta.

Ia menyebjt keputusan relokasi bukan semata karena upah tinggi, melainkan ketidakmampuan industri menanggung risiko ketidakpastian kebijakan.

Selama pemerintah belum memastikan formula yang jelas, investor akan terus mencari lokasi produksi yang lebih stabil.

“Banyak industri yang sudah lama beroperasi kurang mendapat perhatian sehingga memilih memindahkan ekspansi ke negara lain,” ucapnya.

Karena itu, Shinta menyebut penetapan upah minimum tahun ini harus kembali menggunakan formula yang sudah diatur pemerintah. Ia menilai ketidakpastian seperti tahun lalu tidak boleh terulang.

“Harapan kami tentu agar tidak terulang seperti tahun lalu, di mana tidak ada formula dan hanya muncul sebuah angka. Tahun ini kami berharap bisa kembali menggunakan formula,” ungkap Shinta.

Shinta menyampaikan bahwa APINDO telah menyerahkan rekomendasi lengkap berdasarkan data lapangan dan kondisi dunia usaha.

Ia menegaskan pentingnya formula upah yang objektif, berbasis data, serta mempertimbangkan disparitas ekonomi di tiap daerah.

“Kenaikan UM tahun ini tentu sangat berpengaruh. Semua penghitungan kebijakan pengupahan, termasuk KHL, harus berbasis data objektif dan valid seperti hasil survei nasional BPS,” pungkasnya.