-
Pemerintah buka akses lebih luas untuk posisi Ahli Gizi di SPPG.
-
Percepatan tenaga MBG penting capai target 82,9 juta penerima.
-
Empat jurusan tambahan kini boleh isi posisi Ahli Gizi.
Suara.com - Pemerintah membuka peluang lebih luas bagi lulusan di luar jurusan gizi untuk mengisi posisi Ahli Gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini diambil untuk mempercepat pemenuhan tenaga profesional dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berkembang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan kebutuhan tenaga ahli tidak mungkin terpenuhi jika hanya mengandalkan lulusan baru program studi gizi. Tingginya kebutuhan di lapangan membuat pemerintah harus mengambil langkah adaptif.
“Kalau ahli gizi nggak ada, boleh juga sekarang sarjana kesehatan masyarakat. Kan dia juga belajar gizi. Sama sarjana teknologi pangan, itu kan belajar gizi juga,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta.
Zulhas menjelaskan, percepatan pemenuhan tenaga menjadi krusial mengingat cakupan MBG semakin luas. Hingga kini terdapat 16.630 SPPG yang melayani 47,2 juta penerima manfaat, jumlah yang baru mencakup separuh dari target nasional.
Pemerintah mendorong pembentukan SPPG baru, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) agar target 82,9 juta penerima manfaat pada Maret 2026 dapat tercapai.
Meski posisi Ahli Gizi kini dapat diisi dari berbagai jurusan, Zulhas menegaskan prinsip utama program tidak berubah. Lulusan dari luar jurusan gizi tetap harus berkoordinasi dengan tenaga gizi profesional.
“Bisa sarjana gizi diganti. Kalau nggak cukup, masa kita nunggu mereka lulus dulu. Tapi harus dari sarjana kesehatan,” lanjutnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa posisi Ahli Gizi merupakan salah satu dari tiga pilar utama yang tidak bisa dihilangkan.
“Tiga pilar itu adalah SPPG, Ahli Gizi, dan akuntan. SPPG tidak bisa jalan tanpa tiga pilar utama ini,” ujarnya.
Baca Juga: Akses Darat Mulai Normal, Bantuan Pangan Korban Banjir di Aceh Tamiang Dipercepat
Menurut Dadan, posisi Ahli Gizi kini dapat diisi oleh lulusan dari empat program studi tambahan, yaitu:
- Sarjana Kesehatan Masyarakat
- Sarjana Teknologi Pangan
- Sarjana Pengolahan Makanan
- Sarjana Keamanan Pangan
Meski demikian, ia menegaskan bahwa profesi ahli gizi tetap vital dalam keseluruhan sistem MBG.
Zulhas menutup dengan menekankan bahwa perluasan kualifikasi bukan pengurangan standar, melainkan percepatan pemenuhan kebutuhan teknis.
“Sarjana itu otomatis ahli gizi, bukan berarti ahli gizi tak penting. Ahli gizi tetap wajib ada,” tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kegagalan Investasi TaniHub Risiko Bisnis, Bukan Tindak Pidana
-
Eks Dirut BVI Bantah Terima Kickback dari Investasi TaniHub
-
TASPEN Cepat Kilat, 99 Persen Pensiunan Terima Gaji Ke-13 di Hari Pertama Tanpa Potongan
-
Asuransi Astra Rayakan Eksistensi 70 Tahun dengan ACTION! dan Apresiasi Pewarta 2026
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang