Menkeu Purbaya Bantah Tudingan Asing Habiskan 'Dana Darurat' Rp 200 Triliun

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi soal tudingan asing yang menyatakan dirinya menghabiskan 'dana darurat' Rp 200 triliun alias dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Menkeu Purbaya bercerita kalau tudingan itu dilontarkan oleh The Economist, media asal Inggris. Ia mengatakan kalau majalah tersebut mengkritik kebijakan pemindahan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Saya perlu klarifikasi sedikit ya, ada majalah The Economist, saya bacanya kemarin, yang bilang saya mengambil uang yang disimpan untuk rainy days, untuk keadaan darurat katanya," kata Purbaya di acara Financial Forum 2025, dikutip Kamis (4/12/2025).

Purbaya mengatakan kalau dana SAL itu hanya dipindahkan dari Bank Indonesia ke perbankan. Ia membantah kalau pemindahan tersebut sama dengan belanja.

"Orang pikir saya belanja, padahal enggak. Saya cuma mindahin uang, bank yang mengatur, sehingga ekonominya bergerak ya," lanjut dia.

Bendahara Negara mengklaim kalau kebijakan itu perlahan berdampak ke pertumbuhan ekonomi, mulai dari kenaikan konsumsi, belanja, hingga optimisme masyarakat ke Pemerintah.

Kebijakan itu juga dinilainya tidak mengeluarkan modal sama sekali. Sehingga ekonomi Indonesia bisa bergerak lagi.

"Jadi yang salah pengertian orang adalah sepertinya si Purbaya Menteri Keuangan sembarangan ngabisin duit, sembarangan gitu. Enggak, kita cuma mindahin duit, ekonominya balik dengan cost yang hampir zero," jelasnya.

Diketahui Menkeu Purbaya sudah menggelontorkan kas pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Negara (Himbara) pada 12 September 2025. Bank Mandiri mendapatkan Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Baca Juga: Purbaya Sebut Revisi UU P2SK Perkuat Koordinasi Fiskal dan Moneter, Peran BI Makin Luas

Tak lama setelahnya, Purbaya memutuskan untuk menambah anggaran ke sejumlah bank dengan total Rp 76 triliun. Rincinya Rp 25 triliun ke Bank Mandiri, Rp 25 triliun ke BRI, Rp 25 triliun ke BNI, dan Rp 1 triliun ke Bank Jakarta.