- Menteri Keuangan mengundang 200 pelaku usaha sawit melaporkan kesulitan sebagai klarifikasi pengungkapan penyelundupan CPO oleh Kemenkeu dan Polri.
- Langkah ini bertujuan memastikan industri sawit berjalan sesuai aturan, bukan untuk menakut-nakuti, demi menjaga peran ekonominya.
- Ditjen Pajak mengimbau pembenahan sukarela atas dugaan ketidakpatuhan seperti *under-invoicing* sebelum penegakan hukum dilakukan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ke sekitar 200 pelaku usaha kelapa sawit untuk melaporkan apabila ada kesulitan atau masalah di industri.
Hal ini sekaligus klarifikasi Purbaya soal operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Polri yang berhasil mengungkap penyelundupan produk turunan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah pada awal November 2025 kemarin.
Ia menjelaskan kalau langkah itu bukan ditujukan untuk menakut-nakuti pelaku usaha, melainkan demi memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan," kata Purbaya dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/12/2025).
Menkeu Purbaya menyebut kalau Pemerintah ingin industri kelapa sawit tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia.
"Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” tegas Purbaya.
Sementara itu Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut pengungkapan modus pelanggaran ekspor yang terbaru, DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS.
"Kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” ujar Bimo.
Dirjen Pajak mengklaim Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola industri sawit agar semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta mampu mempertahankan daya saing di pasar global.
Baca Juga: SIG Pacu Transisi Industri Hijau Lewat Pengelolaan Lahan dan Operasi Rendah Karbon
“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan negara,” pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
SIG Pacu Transisi Industri Hijau Lewat Pengelolaan Lahan dan Operasi Rendah Karbon
-
Bos Danantara Terus Rayu Menkeu Purbaya Bantu Bayar Utang Kereta Cepat
-
IHSG Cetak 22 Rekor Sepanjang 2025, 1 Kali Era Sri Mulyani dan 21 Kali Era Menkeu Purbaya
-
Pemerintah Didesak Susun Peta Jalan Industri Hasil Tembakau,
-
Kemenperin Akui Industri Otomotif Bahaya, Meski Penjualan Mobil Listrik Meroket, Ini Alasannya
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kegagalan Investasi TaniHub Risiko Bisnis, Bukan Tindak Pidana
-
Eks Dirut BVI Bantah Terima Kickback dari Investasi TaniHub
-
TASPEN Cepat Kilat, 99 Persen Pensiunan Terima Gaji Ke-13 di Hari Pertama Tanpa Potongan
-
Asuransi Astra Rayakan Eksistensi 70 Tahun dengan ACTION! dan Apresiasi Pewarta 2026
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang