- Wacana penghapusan SLIK OJK untuk mempermudah kredit rumah subsidi dikritik keras oleh analis karena potensi risiko besar perbankan.
- SLIK merupakan instrumen utama bank menilai rekam jejak calon debitur; penghapusannya meningkatkan potensi kredit macet signifikan.
- Pengamat menyarankan mekanisme hunian sewa bersubsidi sebagai alternatif daripada menghapus SLIK demi menghindari krisis ekonomi.
Suara.com - Wacana penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK demi mempermudah akses kredit rumah subsidi menuai kritik keras dari kalangan analis.
Pengamat Pasar Modal Hans Kwee menilai langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan risiko besar bagi industri perbankan dan perekonomian nasional.
SLIK selama ini menjadi instrumen utama bagi bank maupun lembaga keuangan untuk menilai rekam jejak calon debitur sebelum menyalurkan kredit. Menurut Hans, fungsi tersebut tidak bisa begitu saja dihilangkan.
"Ya, ini usulan yang kurang tepat ya. Kami pikir karena sebenarnya SLIK itu kan track record kredit seseorang. Jadi ini menjadi acuan bank dalam menyalurkan kredit. Nah asumsi yang dipakai disini adalah kalau orang itu pernah punya masalah, maka bank itu harus hati-hati dalam menyalurkan kredit," ujarnya yang dikutip di Jakarta, Kamis(11/12/2025).
Ia menjelaskan, tanpa SLIK perbankan ibarat kehilangan alat navigasi dalam manajemen risiko kredit. Dengan tidak tersedia data riwayat kredit, bank akan semakin sulit memastikan kemampuan bayar calon debitur.
"Kalau SLIK tadi dihapus, kemudian orang itu dapat kredit, maka kredit-kredit itu potensi macetnya akan sangat tinggi. Padahal perbankan ini, dia menarik dana masyarakat yang ternyata dana masyarakat itu juga ada cost-nya. Sehingga kalau kita melakukan penghapusan SLIK untuk memberikan kredit pada pihak-pihak yang memang belum layak mendapatkan kredit, itu sama saja memindahkan masalah dari debitur ke industri perbankan," imbuh Hans.
Hans memperingatkan, lonjakan kredit macet dapat mengancam kesehatan perbankan dan menimbulkan efek domino terhadap perekonomian Indonesia.
"Kalau perbankan terganggu, implikasinya luas karena bisa men-trigger terjadinya krisis pada ekonomi Indonesia secara keseluruhan," tambahnya.
Ia bahkan menyinggung krisis subprime mortgage Amerika Serikat pada 2008 sebagai contoh nyata risiko pemberian kredit tanpa seleksi kelayakan yang ketat.
Baca Juga: LPS Ungkap Banjir Bandang Aceh, Sumut, dan Sumbar Bisa Tingkatkan Risiko Kredit Macet
"Waktu itu orang yang no income, no job, tetapi mereka punya property dengan bunga yang tinggi. Ya akhirnya keluarlah banyak subprime mortgage yang meledak di 2009 yang menyebabkan ekonomi Amerika dan dunia terpuruk pada krisis gitu," pungkasnya.
Meski kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah memang perlu diakomodasi, Hans menilai tidak semua masyarakat yang membutuhkan otomatis layak menerima kredit.
Alih-alih menghapus SLIK, ia mengusulkan pemerintah menyiapkan mekanisme hunian sewa bersubsidi seperti rumah, rusun, atau apartemen dengan harga terjangkau.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa hunian sewa tersebut dapat diberikan berdasarkan radius tempat bekerja untuk menekan biaya hidup masyarakat.
"Sehingga ini membantu dia bekerja yang tinggalnya dekat daerah tempat tinggalnya, sehingga cost dia menjadi lebih minim. Kemudian waktunya menjadi lebih efisien gitu. Nah mungkin mekanisme itu bisa dipikirkan ya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
Pilihan
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
Terkini
-
Janji Percepat Bangun Huntara, Menteri PU: Tak Ada Warga Aceh Tinggal di Tenda Saat Ramadan
-
Penjelasan Kelola Dana Negara Rp200 T, Tegaskan Menkeu Tertipu Bank Himbara Hoaks
-
Berita Soal Rp200 Triliun Menguap Dipastikan Hoaks, Kemenkeu dan BRI Jamin Dana Aman
-
Begini Spesifikasi Huntara di Aceh Tamiang untuk Korban Bencana
-
Impor Tapioka Masih Tinggi, Pengusaha: Bukan Karena Stok Kurang, Tapi Harga Lebih Murah
-
5 Fakta Isu Menteri Keuangan Purbaya Tertipu Bank Himbara Rp200 Triliun
-
Rencana Peleburan Bulog-Bapanas Masih Proses Pembahasan
-
Kemenkeu: Berita Menkeu Purbaya Tertipu Bank Himbara 100 Persen Hoaks
-
Bansos PKH, BPNT dan BLT Tahap 1 Cair Februari 2026, Ini Cara Cek di HP Pakai NIK KTP
-
Gubernur Target Bank Jakarta Segera IPO Saham, Ini Persiapannya