Dasco: Pak Prabowo Tak Pernah Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI

Hal ini dipandang sebagai benteng pertahanan utama dalam menjaga profesionalitas BI dari potensi tarikan kepentingan politik praktis.

Konfirmasi dari Istana Terkait Nama Kandidat

Di sisi lain, pihak Istana Kepresidenan juga telah memberikan pernyataan resmi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Ia membenarkan bahwa Thomas Djiwandono, atau yang akrab disapa Tommy, merupakan satu dari beberapa nama yang diajukan untuk mengisi kekosongan jabatan di posisi Deputi Gubernur.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah bertugas menindaklanjuti usulan dari internal BI dengan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI.

Langkah ini merupakan bagian dari prosedur administrasi kenegaraan agar proses transisi kepemimpinan di BI tidak mengalami hambatan yang berarti.

“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya Pak Tommy Djiwandono,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hadirnya nama Thomas dalam bursa calon Deputi Gubernur BI ini bertujuan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung.

Untuk diketahui, Juda Agung telah mengundurkan diri dari jabatannya, meskipun alasan pasti di balik keputusan tersebut masih menjadi tanda tanya publik dan belum diumumkan secara resmi oleh otoritas terkait.

Baca Juga: Nasib Sudewo di Ujung Tanduk, Gerindra Gelar Rapat Kehormatan Tentukan Status

Langkah Selanjutnya di Senayan: Uji Kelayakan dan Kepatutan

Dengan telah dikirimkannya Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI, bola kini berada di tangan para legislator di Senayan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, DPR memiliki mandat untuk menguji kapasitas dan integritas para calon melalui rangkaian uji kelayakan dan kepatutan.

Rangkaian proses ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Thomas Djiwandono dan kandidat lainnya untuk menunjukkan visi mereka dalam mengawal stabilitas ekonomi nasional.

DPR akan mendalami kompetensi teknis, rekam jejak, hingga komitmen para calon dalam menjaga independensi BI di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Setelah proses uji kelayakan selesai, Komisi terkait di DPR akan membawa hasil tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan.

Keputusan akhir ini nantinya akan menentukan siapa sosok yang dianggap paling layak mendampingi Gubernur BI dalam menakhodai kebijakan moneter Indonesia di masa depan.

Fokus publik kini tertuju pada transparansi proses di parlemen, guna memastikan bahwa pemilihan ini benar-benar didasarkan pada prinsip meritokrasi dan profesionalisme demi kesehatan ekonomi nasional.