- Pemerintah berencana memungut pajak transaksi digital lintas negara dengan potensi penerimaan mencapai $5 Miliar per tahun.
- PT Jalin Pembayaran Nusantara ditunjuk melalui Perpres 68 Tahun 2025 untuk memungut pajak digital luar negeri.
- Penunjukan Jalin karena sistemnya mampu memetakan transaksi lintas negara, diawasi ketat oleh BSSN untuk keamanan data.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana Pemerintah untuk memungut pajak transaksi digital lintas negara. Ia mengatakan kalau potensi penerimaan pajak transaksi luar negeri bisa tembus 5 miliar Dolar AS atau Rp 84,2 triliun per tahun.
Pemerintah sendiri telah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara yang merupakan anak usaha BUMN Danareksa untuk memungut pajak digital luar negeri. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025.
Menkeu Purbaya menyatakan kalau Jalin terpilih lantaran memiliki sistem transaksi digital yang memadai ketimbang milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).
Sebab sistem Jalin bisa memetakan data transaksi baik dari dalam negeri ke luar negeri, ataupun sebaliknya dari luar ke dalam negeri.
"Karena punya kita enggak bisa menangkap yang transaksi ke luar negeri sana. Sistem ini, dengan memakai data sini, bisa menghitung di sananya berapa. Dan saya lihat risiko buat kita enggak ada," kata Purbaya di Aula Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
"Mereka bisa bilang naikin income kita dari PPN saja, kalau udah full 5 miliar USD per tahun. Saya lihat risiko buat kita sedikit, ya sudah hajar saja," lanjutnya.
Purbaya bercerita kalau pemungutan transaksi pajak luar negeri ini adalah bentuk kerja sama Jalin dengan Ditjen Pajak Kemenkeu.
Bendahara Negara juga memastikan kalau penunjukkan itu tidak berpotensi adanya kebocoran data karena sudah diawasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Jadi BSSN sudah masuk ke sana, sudah lihat, bolong apa enggak, dan yang me-manage datanya adalah Danareksa rupanya. Jadi ada perusahaan dalam negeri juga. Jadi enggak akan ada data yang bocor dan yang penting adalah mereka bisa menghitung transaksi dari dalam yang ke luar berapa, yang selama ini lolos dari kita," jelasnya.
Baca Juga: Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Berita Terkait
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
Kena Skandal Pajak, Deretan Brand Mulai Tinggalkan Cha Eun Woo
-
Purbaya Gunakan AI hingga Beli Data dari Luar Negeri buat Cari Tambahan Pajak
-
Cha Eun-woo Terseret Dugaan Penggelapan Pajak, Agensi Siap Ikuti Hukum
-
Nominalnya Rp230 Miliar, Seberapa Serius Skandal Pajak Cha Eun Woo?
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
BRI Dorong Inklusi Keuangan dan UMKM Lewat Teras Kapal di 4 Wilayah Kepulauan
-
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris PT Telkom
-
Borong Penghargaan HR Asia 2026, PT Pegadaian Jadi Best Company to Work For in Asia untuk ke-8 Kali
-
Dorong Kenyamanan Wisata Bali, BTN Ekspansif Dorong Bale Untuk Permudah Transaksi
-
RUPS PT Telkom Setujui Dividen Rp21,9 Triliun dan Buyback Saham Rp4 Triliun
-
Hak Ekspor CPO Milik Eksportir Masih Berlaku, Tak Direbut PT DSI
-
OJK dan CFX Dorong Inovasi dan Regulasi Adaptif di Industri Aset Kripto
-
CFX Gandeng Sejumlah Perguruan Tinggi Perkuat Literasi Aset Kripto dan Blockchain Nasional
-
IDRX: Stablecoin Rupiah Penting untuk Menjaga Kedaulatan Digital Indonesia
-
Regulasi Kripto Sudah di Level UU, DPR Sebut Indonesia Selangkah Lebih Maju