Nego Buntu, Trump Ancam Serang Wilayah Sipil Iran Jika Selat Hormuz Tetap Tutup

Suara.com - Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik nadir saat Amerika Serikat, Iran, dan sejumlah mediator internasional berpacu dengan waktu dalam negosiasi gencatan senjata 45 hari.

Upaya diplomasi ini dipandang sebagai kesempatan terakhir untuk menghentikan peperangan secara permanen sebelum eskalasi militer yang lebih merusak terjadi.

Mengutip laporan Axios dan Anadolu Agency pada Senin (6/4/2026), peluang untuk mencapai kesepakatan dalam waktu dekat dinilai masih sangat tipis.

Ironisnya, di tengah proses yang sensitif ini, Gedung Putih dilaporkan mulai mengambil langkah mandiri tanpa mengoordinasikan rencana militer mereka di kawasan tersebut dengan sekutu utamanya, Israel.

Presiden AS Donald Trump menunjukkan sikap keras dengan menetapkan tenggat waktu baru. Setelah sebelumnya memberikan waktu 10 hari, Trump memperpanjang batas waktu tersebut selama 20 jam, yang berarti jatuh pada Selasa pukul 20.00 waktu setempat.

Dalam wawancara dengan Axios, Trump menegaskan bahwa meski pintu dialog masih terbuka, ia tidak segan untuk mengambil tindakan ekstrem.

"Peluangnya cukup besar, tetapi jika kesepakatan gagal, saya akan menghancurkan segalanya di sana," ancam Trump.

Pesan ancaman yang lebih spesifik bahkan dilontarkan Trump melalui media sosial. Ia memperingatkan bahwa hari Selasa akan menjadi momen serangan besar-besaran yang menyasar objek vital sipil seperti jembatan dan pembangkit listrik di seluruh Iran secara serentak.

Ia menggambarkan konsekuensi bagi para pemimpin Teheran akan terasa seperti "hidup di dalam neraka" jika Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali.

Baca Juga: Trump Ancam Hancurkan Iran, Tak Peduli Hukum Internasional Dilanggar

Peta Jalan Gencatan Senjata Dua Tahap

Negosiasi yang difasilitasi oleh Pakistan, Mesir, dan Turki ini mengusulkan skema dua tahap:

Tahap Pertama: Gencatan senjata selama 45 hari untuk mendinginkan suasana dan memberi ruang bagi dialog teknis.

Tahap Kedua: Pencapaian kesepakatan permanen yang mengatur pembatasan stok uranium Iran serta pemulihan lalu lintas laut di Selat Hormuz.

Sebagai imbalan, para mediator kini tengah mengupayakan jaminan tertulis dari pihak Amerika Serikat agar gencatan senjata tersebut dipatuhi sepenuhnya tanpa ada pengkhianatan di tengah jalan.

Di pihak lain, Pemerintah Iran menghadapi dilema internal yang berat. Dilaporkan bahwa beberapa pejabat Teheran telah menerima teguran keras karena dianggap terlalu terbuka dalam membicarakan opsi konsesi dengan pihak Barat.